Pak Presiden, Ketika Dolar Bicara, Desa Pun Ikut Mendengar

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa rakyat desa tidak terpengaruh naiknya dolar hingga Rp17.600 karena rakyat desa tidak menggunakan dolar menarik untuk disimak.

Menarik, karena ia datang dari seorang kepala negara. Dan dalam tata kelola negara modern, setiap kata kepala negara memiliki bobot fiskal.

Sayangnya, bobot itu kali ini terasa meleset dari fondasi dasar ilmu ekonomi yang sudah lama disepakati.

Adalah fakta bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak hanya menyentuh transaksi impor barang mewah di SCBD.

Ia juga menyentuh harga pupuk di Randublatung, harga solar di Larantuka, harga setiap gigitan tempe di Warteg Yu Jum, dan tentu harga mie instan yang jadi menu favorit mahasiswa di mana pun.

Sebagaimana ditulis Gregory Mankiw dalam Principles of Economics, “perubahan nilai tukar memengaruhi harga barang impor dan ekspor, yang pada gilirannya memengaruhi inflasi domestik dan daya beli masyarakat di seluruh wilayah.”

Dalam bahasa yang lebih clear: dolar mungkin tidak ada di saku petani, tetapi harga yang ia bayar sudah lebih dulu ditukar oleh dolar.

Maka itu, pernyataan Presiden sangat janggal. Kejanggalan itu semakin terasa karena Presiden bukanlah orang yang berjalan sendiri.

Ia dikelilingi tim ekonomi yang secara kelembagaan memang bertugas menjaga agar kebijakan tidak bertabrakan dengan teori dasar.

Ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan ada Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, yang bisa dimintai pendapatnya.

Ironinya bertambah ketika kita mengingat siapa ayahanda Presiden. Almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo adalah begawan ekonomi yang namanya diabadikan dalam sejarah pemikiran ekonomi Indonesia.

Sulit membayangkan beliau tidak akan mengernyitkan dahi jika mendengar logika bahwa kenaikan dolar hanya relevan bagi mereka yang memegang dolar.

Bagi seorang ekonom, logika itu seperti mengatakan hujan hanya membasahi orang yang membawa payung.

Pernyataan ini juga memperkuat kesan yang sudah lama beredar di ruang publik: suara Presiden sulit ditembus masukan.

Bahwa ruang diskusi internal begitu tertutup, hingga para pembantu lebih memilih diam daripada berisiko “dilempar handphone”.

Padahal tugas menteri bukan hanya melaksanakan, tetapi juga mengoreksi sebelum koreksi itu dilakukan oleh pasar.

Kesan tersebut diperkuat oleh dugaan bahwa lingkaran masukan Presiden menyempit pada empat nama yang dipercayainya: Hashim Djojohadikusumo, Syafri Samsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Teddy Indra Wijaya.

Publik wajar bertanya, apakah pernyataan soal dolar dan desa itu buah diskusi dengan mereka? Semoga jawabnya bukan “Pokoknya ada!”.

Seorang presiden boleh berbicara santai. Tapi ekonomi tidak pernah santai. Ia bekerja melalui rantai yang panjang, dari kurs di pasar valuta asing hingga harga cabai di pasar desa.

Menyederhanakan rantai itu menjadi “desa tidak pakai dolar” adalah bentuk penyederhanaan yang terlalu mahal harganya.

Semoga ke depan, pernyataan kenegaraan bisa kembali melalui proses saring yang lebih hati-hati.

Sebab ketika kepala negara berbicara, yang mendengar bukan hanya wartawan.

Yang membayar akibatnya adalah rakyat, termasuk mereka yang di desa dan mungkin belum pernah memegang selembar dolar pun. (Darto Wiryosukarto)