Istana Pindah Lapak: Dari Buzzer ke Homeless Media Bergaji APBN

ORANG bijak dari Baltimore, H.L. Mencken (1880–1956) pernah menulis: “The men the American people admire most extravagantly are the most daring liars; the men they detest most violently are those who try to tell them the truth.” Sepertinya, Istana membaca kutipan itu, lalu mikir: “Kalau gitu, kita hire yang jago bohong aja, sekalian kasih seragam.”

Ingat Pilkada DKI 2012? Enam pasang calon, dua ronde, satu final: Jokowi-Ahok Vs Fauzi-Nara. Di balik panggung, ada operasi senyap. Buzzer lahir di sini. Kerjanya bak ninja: muncul pas malam, hilang pas Subuh, kalau ketahuan bilang “saya cuma netizen”.

Fenomena ini berlanjut di Pilpres 2014. Hasilnya? Kita dapat warisan abadi: cebong dan kampret. Dua spesies yang sampai 2026 masih berantem di kolom komentar, padahal habitat aslinya sudah punah. Semua gara-gara pasukan like, comment, share yang dibayar buat saling gigit.

Kalau 2012 dan 2014 main sembunyi, 2026 main terang-terangan. M Qodari, spin doctor Istana, nggak perlu lagi sewa buzzer anonim. Ngapain? Sekarang ada yang lebih murah, lebih nurut, lebih haus FYP: homeless media.

Bakom RI dengan bangga menggandeng New Media Forum. Nama keren buat kumpulan akun yang redaksinya di tongkrongan, kode etiknya di bio TikTok, dan KPI-nya: “Pokoknya viral, Pak!”

Ini bukan media. Ini endorser pakai APBN. Dulu buzzer dibayar buat trending. Sekarang homeless media dikasih title “mitra strategis” biar kalau nyebar narasi Istana keliatan sah.

Carl Bernstein, pembongkar Watergate, bilang: “The lowest form of popular culture—lack of information, misinformation, disinformation, and a contempt for the truth—easily becomes the enemy of democracy.” Homeless media adalah paket komplitnya: minim info, jago misinformasi, dan nggak kenal dosa kalau hoax.

Bedanya sama wartawan? Wartawan salah berita bisa diadukan ke Dewan Pers. Homeless media salah berita, paling take down terus bikin part 2. Kode etik? Mereka pikir itu nama kafe di Blok M.

A.J. Liebling lebih pedas: “Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.” Nah, Istana sekarang ngaku nggak punya media. Solusinya? Beli yang nggak punya printing, nggak punya newsroom, tapi punya 100 juta followers dan siap joget kalau disuruh.

Kalau 2014 itu Istana sewa “preman digital” buat lempar molotov di kolom komentar, 2026 Istana sewa influencer buat lempar filter beauty ke kebijakan. Yang penting muka pemerintah glowing, jerawat utang sama skandal bisa ditutup foundation FYP.

Masalahnya, influencer ini nggak pernah sekolah 5W+1H. Mereka sekolah hook, retention, CTA. “Guys, kalian tim yang mana nih? Tim yang dukung Bapak atau tim yang julid?” Itu bukan jurnalisme. Itu polling rasa endorse.

George Orwell udah ngingetin: “Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations.” Yang dilakuin homeless media bareng Bakom RI itu 100% public relations. Dibayar negara, untuk nyenengin negara, pakai akun yang ngaku “media”.

Lucu. Dulu kita takut buzzer karena anonim. Sekarang kita harus takut karena mereka sudah punya SK, punya briefing, dan punya invoice ke APBN.

Jadi, Pak Qodari, selamat upgrade. Dari cebong-kampret ke FYP-kontrak. Dari akun bodong ke media bodong. Satu hal yang nggak berubah: yang dibodohin tetap rakyat.

Karena, seperti kata Hunter S. Thompson: “In a closed society where everybody’s guilty, the only crime is getting caught.” Bedanya, di sini yang ketangkep malah dikasih panggung. (Darto Wiryosukarto)