Bantahan Pemerintah Atas Tudingan Konspirasi Kecurangan Pemilu

THE ASIAN POST, JAKARTA ― Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah tudingan adanya konspirasi antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah, TNI dan Polri untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif demi memenangkan salah satu Pasangan Calon Presiden/Wapres dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4) mengatakan, tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara Pemilu terutama KPU/Bawaslu, termasuk hasil Pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan.

“Komisioner KPU dan Bawaslu itu dipilih oleh DPR RI,” tegas Wiranto.

KPU dan Bawaslu, lanjut Menko Polhukam, bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun dan memiliki struktur sendiri. Dengan demikian tidak berada di bawah kendali pemerintah.

“Tidak pernah ada pikiran, kehendak dari pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU/Bawaslu apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur,

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengharapkan masyarakat jangan percaya terhadap berita-berita yang menyesatkan tersebut, apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional.

Menurut Wiranto, masyarakat harus sadar bahwa Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia, karena dalam waktu satu hari harus memberikan kesempatan kepada tidak kurang dari 192 juta pemilih, yang dilakukan lebih dari 810 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dilaksanakan dengan sangat terbuka untuk diawasi oleh semua pihak termasuk observer dari mancanegara, terbukti dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara,” terang Wiranto.

Hal ini menurutnya, tidak lepas dari pengorbanan yang telah dilakukan oleh masyarakat, petugas KPPS, KPU, Bawaslu dan petugas keamanan yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat dengan aman, lancar, dan damai.

Sampai saat ini, penyelenggaraan Pemilu telah  menimbulkan korban sebanyak 139 orang yang meninggal dalam tugas. []