Baru, Radikalisme Menjadi Screening Bagi Calon Pimpinan KPK

THE ASIAN POST, JAKARTA  ― Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akan menggunakan berbagai jalur tracking untuk mendapatkan profil yang lengkap dari calon-calon pimpinan KPK yang diseleksi.

Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih mengatakan, rekam jejak yang standar adalah dari Polri, Kejaksaan, KPK, BIN (Badan Intelijen Negara). Namun, Pansel menambahkan dengan melibat Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) dan Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam menelusuri jejak calon pimpinan KPK.

“Kita lihat keadaan di Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme. Sehingga Pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana,” tandas Yeti, usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/6).

Tapi tentu saja, tegas dia, penilaiannya nanti menggunakan metode yang yang bisa dilakukan secara psikologis klinis dan juga secara data-data dari BNPT.

Sedangkan keterlibat BNN, menurut Yenti, tidak hanya terkait dengan calon itu pengguna narkoba atau tiidak, tetapi lebih dari itu, yakni catatan-catatan bahwa calon terlibat atau tidak dalam sindikat-sindikat narkotika.

“Ini juga penting karena di beberapa negara itu hal yang sangat mungkin. Dalam pemilihan apapun, orang yang terpilih ternyata di belakang itu yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba. Ini juga penting kita sampaikan,” ujar Yenti.

Anggota Pansel KPK Hamdi Moeloek menambahkan, semua calon yang masuk diperlakukan sama, siapa pun dia akan dilacak apakah ada kemungkinan-kemungkinan indikasi terpapar  ideologi radikal.

“Jadi saya kira kita sudah punya komitmen yang jelas bahwa tentu Pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terpapar radikal itu,” tuturnya.

Diakui Hamdi, publik mungkin akan bertanya kenapa sebelumnya tidak ada pelacakan untuk paparan paham radikalisme bagi calaon.

“Jadi mohon jangan ini ditafsirkan terlalu jauh macam-macam begitu. Kita hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu,” tegas Hamdi Moelok.

Sementara anggota Pansel KPK Diana Saida Wati menyampaikan, dari diskusi dengan Presiden dan memang diharapkan nanti pimpinan KPK ke depan harus mempunyai manajerial skill yang sangat kuat. Karena memang internal dengan eksternal dari KPK ini juga perlu kita benahi.

“Tentunya ini menjadi PR besar bagi kami di Pansel untuk mencari tidak saja yang menguasai teknik investigasi tapi juga bagaimana membangun sistem yang baik, yang transparan dan juga manajierial skill yang nanti akan sangat dapat membantu khususnya untuk pencegahan,” ucap Diana. []