Publik Kena Prank Luhut, Purbaya Tidak Diganti

RUMOR pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) segera reda, setelah dua hari terakhir mencuat rumor kursi Menkeu yang diduduki Purbaya Yudhi Sadewa sejak September 2026 di ujung tanduk.

Kabar tersebut mencuat setelah dua figur kelas berat mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Selasa, 9 Juni 2026, yaitu Muhammad Chatib Basri (MCB) dan Budi Gunadi Sadikin (BGS).

Pemanggilan dua figur tersebut dilakukan setelah nilai tukar rupiah terus terjun bebas ke level Rp18.188 per USD pada 8 Juni 2026. Begitu juga IHSG yang kian melorot ke level Rp5.328,78.

Namun, sumber The Asian Post di Istana menjelaskan tidak ada rencana pergantian Menkeu.

“Belum ada rencana pergantian kursi Menteri Keuangan oleh Presiden,” ujarnya kepada The Asian Post, Rabu (10/6).

Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkonfirmasi hal tersebut saat The Asian Post menemuinya secara langsung di ruang kerjanya, Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR, Jakarta.

“Siapa bilang Menkeu akan diganti. Semua pada kena prank Pak Luhut (Panjaitan_Red),” tandasnya, Rabu (10/6).

Pada 9 Juni 2026, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Istana Negara untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah isu ekonomi nasional.

Misbakhun menambahkan, Purbaya bisa ciptakan pertumbuhan 5,61 persen secara per kuartal I 2026 secara tahunan.

“Justru Bank Indonesia yang tidak bisa menjaga kurs rupiah di level Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD,” ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan pemerintah, depresiasi nilai tukar rupiah dan IHSG lebih disebabkan oleh sentimen investor sementara fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

Sementara, pelemahan nilai tukar rupiah yang melewati di atas Rp18.000 per USD kian memicu kekhawatiran karena berdampak pada kenaikan harga barang impor yang akhirnya merontokkan daya beli masyarakat.

Karena itu, sejumlah ekonom dan analisis pasar pun berharap terjadi perubahan kebijakan fiskal yang menjadi lebih disiplin agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak terkuras oleh program-program prioritas pemerintah yang disorot oleh investor global.

“APBN sedang jebol gara-gara beban kesehatan, MBG, dan bansos,” ujar Zaenul Ula, Direktur Eksekutif Center for Economic and Democracy Studies (CEDeS) kepada The Asian Post, Selasa (9/6). (*) KM