Perpres Mobil Listrik Diteken, Jokowi Minta Begini ke Anies
THE ASIAN POST, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Mobil Listrik pada Senin (5/8) pagi.
Dengan ditandatanganinya Perpres ini, Jokowi berharap, industri otomotif mau segera merancang. membangun industri mobil listrik di Indonesia.
“Kita tahu 60 persen mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya dan bahan untuk membuat baterai, kobalt, mangan dan lain-lainya itu ada di negara kita,” kata Jokowi
Jokowi berharap, strategis bisnis terkait mobil listrik ini, nantinya dirancang agar bisa mendahului membangun industri mobil listrik yang murah, dan kompetitif.
“Karena bahan-bahannya kan ada di sini,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Gedung Baru Sekretariat ASEAN, di Jl. Sisingamangaraja, Jakarta, Kamis (8/8) pagi.
Menurut Presiden, membangun sebuah industri seperti ini (mobil listrik, red) tidak mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun. Pasti akan dan juga harus melihat pasar, melihat pembeli, karena mobil listrik sekarang ini hampir 40 persen harganya lebih mahal dari mobil yang biasa.
Namun Presiden berharap, dengan ketemunya bahan-bahan baterai yang ada di Indonesia, mungkin harganya bisa ditekan lebih murah, syukur bisa sama. “Nah itu baru mobil listrik akan berseliweran di seluruh kota di Indonesia,” ujarnya.
Terkait beban polusi di kota besar seperti Jakarta, Jokowi mendorong Gubernur DKI yang APBD-nya besar untuk bisa memberi insentif untuk mobil listrik, seperti parkiran gratis, atau balik nama gratis.
“Insentif-insentif yang untuk kota-kota yang memiliki APBD besar atau ditambahi subsidi,” katanya.
Jokowi mengatakan, ada negara yang memberi subsidi bila membeli mobil listrik, dan itu bisa dimulai dari Jakarta, dimulai dengan bis dan transportasi umum.
“Taksi-taksinya, saya sudah sampaikan ke Menteri Perhubungan agar mulai didorong seperti itu, bisa saja sepeda motor listrik yang sudah diproduksi oleh kita sendiri didorong untuk digunakan di DKI dulu, dibelikan oleh Pak Gubernur bisa saja, kenapa tidak,” kata Jokowi. []
