THE ASIAN POST, JAYAPURA ― Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, pasukan yang saat ini dikirim ke Manokwari dan Sorong, Papua Barat dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sesuai keputusan MK.
Menurut Kapolri, pasukan untuk pengamanan PSU di Pegunungan Arfak dan Sorong dinilai kurang sehingga perlu dikirim personel tambahan untuk mendukung.
“Keberadaan pasukan juga untuk mengamankan aksi demo karena demo yang terjadi Senin (26/8) lalu bukan demo damai. Bila itu demo damai cukup pasukan organik yang mengamankannya,” kata Jenderal Tito usai bertemu dengan tokoh Papua Selasa malam.
Selain menjelaskan tentang keberadaan pasukan di Papua Barat, dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua Pdt Lipius Biniluk, Kapolri juga menjelaskan tentang keberadaan pasukan di Nduga.
Kapolri menjelaskan, pasukan yang ada di Nduga dikirim untuk mengamankan wilayah tersebut setelah terjadinya pembantaian 34 karyawan PT.Istaka Karya.
Sebelum terjadi pembantaian terhadap beberapa karyawan PT.Istaka ada beberapa insiden di wilayah tersebut namun pihaknya tidak melakukan pengiriman pasukan.
Namun, lanjut dia, dengan adanya insiden pembantaian maka pihaknya mengirim personil untuk mengamankan wilayah tersebut dari gangguan kelompok Egianus Kogoya sekaligus melaksanakan penegakan hukum.
Kapolri dan Panglima TNI sebelum berkunjung ke Jayapura terlebih dahulu ke Biak dan Rabu (28/8) berkunjung ke Timika.
Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Kapolri dan Panglima TNI membawa tiga mantan petinggi, yaitu dua mantan Kapolda yakni Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Irjen Pol Martuani Sormin serta Mayjen TNI George Supit, mantan Pangdam XVII Cenderawasih. []