Fantastis, Ini Biaya yang Dibutuhkan untuk Bikin Ibu Kota Baru

THE ASIAN POST, JAKARTA ― Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Untuk merealisasikan rencana ini dibutuhkan biaya sebesar Rp323―Rp466 triliun.

Demikian dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Bambang Brodjonegoro, jika mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada resizing jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh ASN pemerintah pusat dipindahkan ke ibu kota baru, dengan menggunakan data 2017, maka perkiraan ibu kota baru memiliki jumlah penduduk sekitar 1,5 juta. Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI kemudian anggota keluarganya.

Dengan penduduk 1,5 juta sebagai skenario pertama, lanjut Bambang, pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektar.

Skenario kedua, apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, di mana ASN-nya yang pindah hanya 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000 oerang, dan jumlah penduduk di bawah 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit, yaitu 30.000 hektar.

“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD33 miliar dollar AS. Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu  Rp323 triliun atau USD23 miliar,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, sumber pembiayaan bisa berasal dari empat sumber, yaitu dari APBN khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Sumber lainnya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas commercial.

Dari jumlah biaya yang dibutuhkan itu, menurutnnya, pada skenario 1 porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250an trilun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk yang skenario 2, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta.

Bambang menambahkan, apabila ingin merealisasikan pemindahan ibu kota ini, ada semacam badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

“Mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi  pemerintah atau pihak ketiga, serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan kota baru,” jelas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, badan otorita ini juga harus melakukan persiapan  dan pembangunan dari menyusun struktur pola tata ruang, membangunan infrastrukturnya dan gedung fasilitas pemerintahan, mengendalikan proses pembangunan sarana prasarana, serta mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publik lainnya. []