THE ASIAN POST, JAKARTA ― Sejumlah anggota DPR periode 2014-2019 yang akan segera berakhir masa jabatannya, Senin 30/9), besok tercatat terlibat kasus hukum.
Dalam periode lima tahun masa jabatan itu, setidaknya terdapat 23 anggota DPR yang tersandung masalah hukum yang sebagian besar kasus korupsi.
Berikut daftar anggota DPR yang harus berurusan dengan hukum.
Fraksi Golkar
- Ketua DPR RI Setya Novanto (kasus e-KTP, terpidana kasus korupsi e-KTP)
- Anggota Komisi VI Bowo Sidik Pangarso (terdakwa kasus suap pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT HTK)
- Anggota Komisi I Fayakhun Andriadi (terpidana kasus proyek Bakamla)
- Anggota Komisi VII Markus Nari (terdakwa kasus korupsi e-KTP)
- Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (terpidana korupsi proyek PLTU Riau 1)
- Anggota Komisi V Budi Supriyanto (terpidana suap proyek dari program dana aspirasi rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Maluku)
- Anggota Komisi X Zulfadhli (terpidana korupsi dana bantuan sosial APBD Pemprov Kalbar)
Fraksi PDI
- Anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti (terpidana kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR])
- Anggota Komisi IV Adriansyah (terpidana izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Laut, Kalsel)
- Anggota Komisi VI I Nyoman Dhamantara (tersangka suap impor bawang putih)
Demokrat
- Anggota Komisi VII Sutan Bhatoegana (alm) (terpidana suap SKK Migas)
- Anggota Komisi XI Amin Santono (terpidana kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018)
- Anggota Komisi III I Putu Sudiartana (terpidana suap DAK sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumatera Barat APBN-P 2016)
Hanura
- Anggota Komisi VII Dewie Yasin Limpo (terpidana suap pembahasan anggaran pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro di Deiyai, Papua)
- Anggota Komisi II Miryam S Haryani (tersangka suap e-KTP, terdakwa keterangan palsu e-KTP)
PAN
- Anggota Komisi V Andi Taufan Tiro (tersangka suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
- Anggota Komisi XI Sukiman (terpidana suap dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak)
- Anggota Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (terdakwa DAK Kebumen pada APBN-P 2016
NasDem
- Anggota Komisi III Patrice Rio Capella (terpidana suap bansos di Kejaksaan Agung. Bebas pada Desember 2016 setelah menjalani hukuman penjara 1 tahun 2 bulan di Lapas Sukamiskin, Bandung.
PKS
- Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana (terpidana korupsi proyek pembangunan jalan di Ambon)
PPP
- Anggota Komisi XI Romahurmuziy (terdakwa suap jual-beli jabatan di Kemenag)
- Anggota Komisi VI Usman Jaffar (alm) (tersangka korupsi dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2006-2008)
PKB
- Anggota Komisi V Musa Zainuddin (terpidana proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman. [dtk]