Asean dan RI Berpeluang Jadi Pusat Kekuatan Dunia di Tengah Rivalitas RRC-AS

Highlights:

• Chairman Ancora Group sekaligus Menteri Perdagangan RI periode 2011–2014, Gita Wirjawan, menilai Asia Tenggara tengah berada pada momentum penting untuk tampil sebagai salah satu pusat kekuatan dunia di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China.
• Namun, peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan apabila negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kepastian hukum, hingga infrastruktur energi.
• Dalam konteks Indonesia, Gita mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelenggarakan pemilu, tetapi juga dari kemampuan negara mendistribusikan kesejahteraan secara merata.

Nusa Dua, Bali – Chairman Ancora Group sekaligus Menteri Perdagangan RI periode 2011–2014, Gita Wirjawan, menilai Asia Tenggara tengah berada pada momentum penting untuk tampil sebagai salah satu pusat kekuatan dunia di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Namun, peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan apabila negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kepastian hukum, hingga infrastruktur energi.

Hal itu disampaikan Gita dalam sesi Closing Keynote Speech pada rangkaian Prima Executive Gathering 2026 di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Kamis (6/8).

Menurut Gita, selama sekitar 2.000 tahun terakhir Asia Tenggara memiliki modal sosial yang sangat kuat berupa perdamaian dan stabilitas. Kawasan ini mampu berkembang karena menjadi titik pertemuan berbagai peradaban besar seperti China dan India tanpa melalui proses penaklukan, melainkan melalui pertukaran budaya dan perdagangan.

Ia menyebut, sekitar 700 juta penduduk kini hidup di kawasan Asia Tenggara yang membentang sekitar 5.000 kilometer dari Myanmar hingga Merauke. Besarnya potensi tersebut, menurutnya, belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan kawasan dalam membangun narasi dan pengaruh di tingkat global.

Gita menilai dunia saat ini telah memasuki era multipolar setelah dominasi Amerika Serikat pasca-Perang Dingin mulai bergeser. Bergabungnya semakin banyak negara ke BRICS Plus menjadi salah satu indikator bahwa tata kelola global tidak lagi didominasi satu kekuatan.

“Proses multilateralisme akan semakin sulit, sementara kerja sama bilateral dan plurilateral akan semakin berkembang,” ujar Gita.

Dalam konteks Indonesia, Gita mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelenggarakan pemilu, tetapi juga dari kemampuan negara mendistribusikan kesejahteraan secara merata.

Ia mencontohkan masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun transportasi antara daerah-daerah terpencil dengan Jakarta. Karena itu, demokrasi harus diwujudkan melalui pemerataan pelayanan publik, bukan sekadar distribusi suara dalam pemilu.

Indonesia Perlu Strategi Talenta

Gita juga menyoroti pentingnya strategi pengembangan talenta nasional untuk mengejar daya saing global. Ia menjelaskan terdapat empat pendekatan yang digunakan berbagai negara, yakni brain training, brain gain, brain circulation, dan brain linkage.

Menurutnya, Indonesia selama ini masih terlalu bergantung pada pola brain drain dan belum memiliki skala pengembangan talenta yang memadai.

“China memiliki sekitar 9 juta pelajar di luar negeri, India sekitar 7 juta, sedangkan Indonesia baru sekitar 290 ribu,” tuturnya.

Indonesia, kata dia, harus mulai membuka diri terhadap talenta global sekaligus memperbanyak generasi muda yang belajar di pusat-pusat pendidikan terbaik dunia.

Selain itu, Indonesia juga harus memperkuat kepastian hukum agar ketidakpastian investasi dapat diubah menjadi risiko yang dapat dihitung secara rasional oleh investor.

“Kalau sesuatu bisa diperingkatkan dan dihitung risikonya, itu menjadi oksigen bagi alokasi modal,” sebut Gita.

Lebih jauh, Gita menilai investasi pada pendidikan, khususnya bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), menjadi salah satu faktor paling menentukan daya saing ekonomi di masa depan.

Ia menyebut Asia Tenggara memiliki sekitar 10.000 perguruan tinggi dengan sekitar 20 juta mahasiswa, sedangkan China memiliki sekitar 3.000 universitas namun mampu menempatkan delapan universitas dalam jajaran institusi riset terbaik dunia.

Di sisi lain, proporsi mahasiswa STEM di Indonesia baru sekitar 20–22%, di bawah China yang mencapai sekitar 40% dan Singapura sekitar 32%. Menurut Gita, kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap daya tarik investasi dan kemampuan industrialisasi suatu negara di tengah tren perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini.

FDI Masih Tertinggal

Gita juga membandingkan capaian investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) di kawasan Asia Tenggara. Ia mengatakan total FDI yang masuk ke kawasan setiap tahun mencapai sekitar USD200 miliar hingga USD230 miliar.

Dari jumlah tersebut, Singapura mampu menyerap sekitar USD100 miliar hingga USD140 miliar, sedangkan Indonesia berada di kisaran USD30 miliar hingga USD50 miliar per tahun. Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam masing-masing memperoleh sekitar USD10 miliar hingga USD30 miliar.

Menurutnya, kesenjangan tersebut, balik lagi, erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, kepastian hukum, dan kemampuan negara dalam mengurangi ketidakpastian investasi.

AI Butuh Lompatan Infrastruktur Energi

Tak lupa, ia menyinggung perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang tak hanya ditentukan oleh kemampuan membuat model atau aplikasi, tetapi juga oleh ketersediaan energi listrik dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan, konsumsi listrik Indonesia saat ini baru sekitar 1.300 kilowatt-jam per kapita. Sedangkan negara-negara seperti Singapura dan Brunei telah mencapai sekitar 10.000 kilowatt-jam.

Karena itu, Indonesia harus melakukan lompatan besar dalam pembangunan pembangkit listrik. Ia memperkirakan Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 600.000 kilowatt kapasitas pembangkit dan idealnya mampu membangun sekitar 30.000 kilowatt per tahun, jauh di atas kemampuan saat ini yang hanya sekitar 5.000 kilowatt per tahun.

Percepatan pembangunan energi tersebut bukan hanya akan mendukung pengembangan AI nasional, tetapi juga berpotensi menciptakan hingga 12 juta lapangan kerja formal setiap tahun, sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perekonomian global. (*) SW