Bukan Pemborosan, Ini Alasan MBG Harus Dilanjutkan menurut Misbakhun

Highlights:

• Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan program MBG adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. 
• Misbakhun menegaskan bahwa substansi program MBG tak boleh dipandang hanya dari besarnya biaya yang dikeluarkan negara.
• Ia menyebut hampir 30 persen masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Oleh karena itu, program MBG dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut.

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membantah anggapan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pemborosan anggaran negara.

Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. 

“Media sosial luar biasa memberikan pandangan bahwa apa yang terjadi pada program MBG seakan-akan itu adalah pemborosan,” ujar Misbakhun dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2026 (The New Rules of Survival in Uncertain Times: Akankah Terjadi Krisis?) yang diadakan Infobank Media Group di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG. Termasuk, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. 

Namun, dirinya menegaskan bahwa substansi program MBG tak boleh dipandang hanya dari besarnya biaya yang dikeluarkan negara.

“Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang adalah perbaikan tata kelola. Tetapi ide besar soal MBG adalah investasi jangka panjang negara untuk mengatasi kegagalan gizi pada generasi yang akan datang,” jelasnya.

Solusi atas Masalah Gizi Masyarakat

Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak keluarga miskin di Indonesia yang mengalami kesulitan memperoleh makanan bergizi. Kondisi tersebut, membutuhkan intervensi langsung dari negara agar tak berdampak pada kualitas generasi mendatang.

Ia mengaku memahami persoalan tersebut lantaran pernah berada pada situasi sulit mendapatkan makanan bergizi sejak kecil.

Mengacu pada data Bank Dunia, dirinya menyebut hampir 30 persen masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Oleh karena itu, program MBG dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Dan ini diintervensi oleh negara. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Misbhakun, sebagai program yang belum genap berjalan dua tahun, MBG masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Ia menilai, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat. Pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Namanya juga sebuah program baru, anggarannya besar, pengawasan juga harus diperketat, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu benar bahwa melakukan pengawasan secara langsung,” bebernya.

Ia menambahkan respons pemerintah terhadap berbagai kritik juga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program.

Misbakhun menegaskan, peningkatan kualitas gizi menjadi salah satu syarat penting supaya Indonesia bisa bersaing secara global ketika memasuki era Indonesia Emas 2045.

Ia menilai, persaingan Indonesia di masa depan tak lagi terbatas pada negara- di kawasan ASEAN, melainkan dengan negara-negara maju di kawasan Eropa yang memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik.

Karena itu, pembangunan generasi sehat melalui pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program belanja pemerintah.

“Kita tidak hanya ingin memiliki generasi yang mampu bersaing di bidang olahraga, tetapi juga di bidang sains, pengetahuan, dan berbagai sektor lainnya. Karena itu negara harus melakukan intervensi,” tandasnya. MI