Sak Karepmu! MBG Kini Jadi Indikator Prestasi Daerah: 1 Triliun untuk Lomba Patuh

Highlights:

• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan, kementeriannya menyiapkan Rp1 triliun untuk insentif fiskal bagi daerah yang paling sukses menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Skemanya dibuat seperti lomba antar-kampung, tapi hadiahnya uang negara. Tahun ini Rp1 triliun akan dipertandingkan dalam tiga gelombang untuk enam region. Tahun depan, lanjut lagi.
• Untuk meyakinkan bahwa ini bukan wacana, Tito membawa nama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Katanya sudah commit menyiapkan anggaran.

Jakarta — Kalau dulu daerah disebut berprestasi karena berhasil menurunkan angka stunting, kemiskinan, atau angka putus sekolah, sekarang standarnya diperbarui. Lebih simpel.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan, kementeriannya menyiapkan Rp1 triliun untuk insentif fiskal bagi daerah yang paling sukses menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ya, sukses MBG kini resmi jadi indikator daerah berprestasi.

“Kita sampaikan tahun ini ada insentif fiskal yang kita pertandingkan sebanyak 1 triliun, dalam tiga gelombang, enam region,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Skemanya dibuat seperti lomba antar-kampung, tapi hadiahnya uang negara. Tahun ini Rp1 triliun akan dipertandingkan dalam tiga gelombang untuk enam region. Tahun depan, lanjut lagi.

“Nah tahun depan kita akan juga pertandingkan. Salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain menyukseskan program makanan bergizi gratis ini, tentu akan diberikan penghargaan,” kata Tito.

Definisi “kreatif” itu sendiri masih misteri. Apakah kreatif itu yang bikin tempat makan estetik buat konten TikTok? Atau yang paling kreatif mencari alasan saat lauknya cuma tahu dan kuah?

Tito menegaskan insentif ini bisa cair untuk semua tingkatan, dari provinsi sampai kabupaten/kota. Semua diajak lomba.

Untuk meyakinkan bahwa ini bukan wacana, Tito membawa nama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Katanya sudah commit menyiapkan anggaran.

“Itu Rp3 miliar, nomor satu. Nomer dua, Rp2 miliar. Nomor tiga, Rp1 miliar. Kemarin saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan commit sudah untuk menyiapkan anggaran-anggaran tersebut,” ujarnya.

Jadi begini logikanya: negara menggelontorkan ratusan triliun untuk MBG, lalu menggelontorkan Rp1 triliun lagi untuk memberi hadiah kepada kepala daerah yang paling pandai menghabiskan anggaran MBG tersebut.

Menurut The Asian Post Research, ini bukan lagi kebijakan, ini gamifikasi anggaran. Kepala daerah yang seharusnya fokus mengawasi kualitas makanan, rantai pasok, dan potensi keracunan massal yang sudah berulang kali terjadi, kini didorong untuk menjadi peserta lomba “paling mendukung dan paling kreatif”.

Pertanyaannya sederhana: Kalau MBG memang program bagus dan wajib, kenapa harus diiming-imingi hadiah? Dan kalau daerah harus diberi Rp3 miliar dulu baru mau serius menjalankan MBG, prestasi macam apa yang sebenarnya sedang kita beli?

Selamat berlomba, para kepala daerah. DW