Gibran Mau Mundur dari Kursi RI 2, Istana: Prabowo Tak Menolak Niat Tersebut

Highlights:

• Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut ingin mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden yang sekarang tengah diembannya.
• Niat Gibran untuk mengundurkan diri ini tak lepas dari dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA perihal suket penyetaraan pendidikan SMA dirinya.
• MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.

Jakarta – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut ingin mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden yang sekarang tengah diembannya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan jika keinginan itu disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan hari ini.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo saat konferensi pers di Istana, Selasa, 10 November 2026.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam, itu Gibran menyampaikan niatannya untuk mundur dari kursi Wapres kepada Presiden Prabowo. Prasetyo katakan jika niat Gibran untuk mengundurkan diri ini tak lepas dari dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA perihal suket penyetaraan pendidikan SMA dirinya.

“Sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelas Prasetyo.

Sebagai informasi, keinginan Gibran untuk melepas jabatan RI 2, ini berlangsung di tengah menguatnya tekanan politik terhadap keabsahan posisi wapres yang diembannya.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura maupun Australia.

DPR lalu merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tidak akan bisa melanjutkan pendidikan sampai jenjang kuliah.

“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya tidak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” beber anak sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini pada Rabu (7/10) lalu. SW