Prabowo Targetkan Bursa Mineral yang Diawasi OJK Beroperasi 1 Januari 2027
Presiden Prabowo Subianto dalam Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: Istimewa)Highlight:
- Prabowo dorong Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK.
- BMKS ditargetkan menjadi pusat pembentukan Indonesia Reference Price untuk komoditas strategis ekspor.
- Pemerintah ingin Indonesia tak hanya menjadi produsen, tetapi ikut menentukan harga komoditas dunia.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Ditargetkan bursa tesebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang,” ujar Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo melanjutkan, selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar berbagai komoditas dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi hingga karet. Namun, harga sejumlah komoditas tersebut masih banyak ditentukan melalui bursa di luar negeri.
Oleh karena itu, menurut Prabowo, keberadaan BMKS akan menjadi instrumen penting untuk membangun harga referensi komoditas Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki posisi lebih kuat dalam pembentukan harga komoditas di pasar global.
“Dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia,” tegasnya.
Prabowo menilai, bursa tersebut harus mampu mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu sistem perdagangan yang transparan dan diawasi.
Penguatan sistem tersebut diharapkan meningkatkan keterbukaan data transaksi sekaligus mempersempit ruang terjadinya praktik penipuan.
“Data transaksi yang lebih terang, dan ruang penipuan yang semakin sempit,” jelasnya.
Dari Produsen Menjadi Penentu Harga
Lebih jauh, Prabowo menegaskan, pembentukan BMKS dan reformasi pasar modal merupakan bagian dari agenda untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai nilai komoditas global.
Indonesia, kata Prabowo, tidak boleh hanya menjadi tempat komoditas dieksplorasi dan diproduksi, sementara harga serta manfaat ekonominya lebih banyak ditentukan oleh negara lain.
“Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah ingin Indonesia memiliki kapasitas untuk ikut menentukan harga komoditas dunia sekaligus menjadi pusat perdagangan komoditas.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” pungkas Prabowo. (*)
