Kacau! Desil Salah Input Data, Banyak Orang Miskin Tiba-tiba Jadi Kaya

Highlights:

• Kesalahan pendataan sosial ekonomi dalam bentuk Desil 1 – 10 sangat merugikan masyarakat. Kondisi ini mengancam akurasi penyaluran bantuan sosial dan berbagai program perlindungan sosial lainnya.
• Kesalahan ini bukan persoalan teknis kecil. Ia menyebut ini sebagai kegagalan sistemik yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.
• Selama ini, pemerintah menggunakan data desil sebagai basis utama penentuan penerima bansos, subsidi energi, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan UMKM. Jika desilnya salah, maka seluruh rantai kebijakan akan meleset.

Jakarta – Kesalahan pendataan sosial ekonomi dalam bentuk Desil 1 – 10 sangat merugikan masyarakat. Kondisi ini mengancam akurasi penyaluran bantuan sosial dan berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Direktur Eksekutif Center for Economics and Democracy Studies (CEDeS) Zaenul Ula, menyebut kesalahan ini bukan persoalan teknis kecil. Ia menyebut ini sebagai kegagalan sistemik yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.

“Ini sangat berbahaya. Kita banyak melihat kasus di mana orang dengan pendapatan miskin, masuk ke desil 9 atau 10. Sebaliknya, ada yang punya usaha, punya aset, tapi tercatat di desil 2 atau 3,” ujar Zaenul Ula kepada Asianpost.id, Selasa (1/9).

Desil adalah pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran atau pendapatan, diurutkan dari yang paling rendah ke paling tinggi. Satu desil mewakili 10% dari total populasi.

Selama ini, pemerintah menggunakan data desil sebagai basis utama penentuan penerima bansos, subsidi energi, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan UMKM. Jika desilnya salah, maka seluruh rantai kebijakan akan meleset.

Zaenul Ula mengkritik keras kesalahan pendataan ini karena implikasinya sangat nyata di lapangan.

“Yang paling dirugikan adalah masyarakat desil kecil. Karena salah masuk ke desil besar, mereka langsung kehilangan hak-haknya. Tidak dapat PKH, tidak dapat BPNT, tidak dapat PBI JK, tidak dapat KIP Kuliah. Padahal mereka paling butuh,” tegasnya.

Ia mencontohkan, seorang buruh harian lepas dengan penghasilan di bawah UMR bisa tercatat sebagai desil 9 karena kesalahan input aset atau jumlah anggota rumah tangga. Sementara pemilik toko kelontong dengan omzet puluhan juta bisa masuk desil 3 karena tidak melaporkan usahanya.

“Ini bukan salah sasaran biasa. Ini pembalikan total. Yang kaya dapat, yang miskin dicoret. Kepercayaan publik ke negara akan runtuh kalau ini dibiarkan,” kritik Zaenul.

CEDeS mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi menyeluruh terhadap data desil yang digunakan saat ini. Menurut Zaenul, pemutakhiran parsial tidak cukup karena kesalahan sudah bersifat masif dan struktural.

“Langkah pertama: hentikan sementara penggunaan data desil yang bermasalah untuk penyaluran bansos baru. Kedua, lakukan verifikasi dan validasi ulang door to door dengan melibatkan pemerintah desa, RT/RW, dan pendamping sosial. Ketiga, buka datanya untuk diaudit publik agar ada koreksi bersama,” paparnya.

Ia juga mendorong penggunaan data silang dari berbagai sumber, seperti data BPJS Ketenagakerjaan, data pajak, dan data konsumsi rumah tangga, agar klasifikasi lebih akurat.

“Desil ini adalah jantung dari keadilan sosial. Kalau jantungnya salah, maka seluruh tubuh kebijakan akan sakit. Pemerintah tidak bisa lagi pakai alasan keterbatasan waktu. Ini darurat data,” pungkas Zaenul. DW