Moeldoko Bilang Pemindahan Ibu Kota Tak Perlu Referendum

THE ASIAN POST,  JAKARTA ― Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, untuk memindahkan ibu kota tidak diperlukan referendum. Alasannya, Indonesia punya DPR yang mewakili rakyat.

“Kemarin Presiden minta izin kepada Anggota Dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke Undang Undang. Jadi tidak sejauh itulah,” kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (23/8).

Pernyataan Moeldoko disampaikan terkait wacana yang dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno agar dilakukan referendum sebelum pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota, yang disebut-sebut berada di Kalimantan.

Yang jelas, menurut Moeldoko, lokasi baru ibu kota di Kalimantan itu sudah memperhitungkan sisi ekologi sehingga diperkirakan tidak ada masalah lingkungan.

“Itu sudah dihitung jadi sisi ekologinya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan hal itu menanggapi adanya kekhawatiran dampak negatif kepada lingkungan terhadap kawasan yang saat ini menjadi paru-paru dunia.

Pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan dikhawatirkan mengurangi fungsi paru-paru dunia karena lahan hutan yang akan semakin berkurang.

“Kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membuat kajian-kajian, pasti sudah dipikirkan,” katanya.

Sementara menanggapi penilaian bahwa pemindahan ibu kota NKRI belum ada urgensinya, Moeldoko mengatakan kalau melihatnya sekarang memang belum urgen.

“Kan kita melihatnya jauh ke depan, kita melihat dan memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau tidak dimulai, kapan lagi?” katanya. []