Gerbong Logika yang Tergelincir di Stasiun Akal Sehat

KALAU logika punya KRL, kemarin dia anjlok di pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Usulnya: gerbong khusus wanita jangan ditaruh di ujung depan atau belakang rangkaian kereta, benar-benar gagap pikir.

Alasannya sungguh pincang. Setelah insiden kecelakaan KRL, posisi ujung dianggap lebih berisiko. Solusinya: pindahkan ke tengah.

Sepintas terdengar peduli. Dibedah sedikit, ini sesat pikir level rush hour. Analoginya begini: rumah kebanjiran, solusinya bukan meninggikan pondasi atau menambal tembok bocor, tapi memindahkan kasur dari kamar depan ke kamar tengah. Banjirnya tetap masuk. Yang basah cuma gantian.

Memindahkan gerbong wanita ke tengah bukan mengurangi risiko kecelakaan. Itu cuma memindahkan siapa yang duluan kena tabrak. Hari ini perempuan di ujung dianggap rawan, besok laki-laki di ujung yang tumbal. Ini bukan kebijakan perlindungan. Ini rebranding diskriminasi risiko. Korbannya tetap manusia, hanya beda jenis kelamin.

Pertanyaannya: di mana staf ahli Kementerian PPPA saat ide ini dirumuskan? Setiap menteri digaji negara, lengkap dengan tim ahli, tenaga perumus kebijakan, dan ruang rapat ber-AC. Masa untuk menguji logika sekelas “kalau depan berbahaya, ya jangan taruh orang di depan” saja tidak sempat?

Kalau untuk masalah kasat mata begini saja gagap pikir, bagaimana publik bisa percaya mereka mampu mengurai benang kusut stunting, kekerasan domestik, atau TPPO yang variabelnya lebih rumit dari sekadar susunan gerbong?

Ini bukan sekadar slip of the tongue. Ini gejala darurat kompetensi. Dan sayangnya, virusnya tidak tunggal. Menteri lain juga kerap setali tiga uang: reaktif, miskin data, kaya sensasi. Kebijakan lahir dari panik, bukan dari riset. Dari feeling, bukan dari finding.

Rakyat bayar pajak untuk gaji menteri, staf ahli, staf khusus, sampai kopi rapatnya. Kalau output-nya hanya ide “memindahkan masalah” dan bukan “menyelesaikan masalah”, maka APBN sedang membiayai kursus logika dasar yang gagal.

Solusi kecelakaan KRL bukan soal posisi gerbong wanita. Tapi soal sistem pengereman, perawatan rel, audit sarana, kedisiplinan masinis, dan mitigasi risiko berbasis data. Mau taruh gerbong wanita di lokomotif sekalipun, kalau kereta ugal-ugalan, semua penumpang tetap jadi statistik.

Bu Menteri, melindungi perempuan bukan dengan sekadar memindahkan mereka ke tengah gerbong. Melindungi perempuan adalah memastikan tidak ada gerbong mana pun yang celaka.

Pepatah lama bilang: “Karena nila setitik, rusak susu sebelanga.” Karena satu logika tergelincir, kredibilitas satu kabinet ikut dipertaruhkan. Dan, parahnya lagi, ternyata tak cuma satu logika yang tergelincir.

Kalau standar berpikir pejabat publik hanya setinggi ini, jangan salahkan rakyat yang mulai menghitung: lebih mahal mana, gaji menteri atau kerugian akibat kebijakannya?

Turut berduka mendalam. Sangat dalam. (Darto Woryosukarto)