Krisis Ekonomi RI di Depan Mata? ‘Yuk Pemimpin Belajar dari Presiden Terdahulu

Highlights:

• Ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam tekanan. Melihat kondisi ini, tidak sedikit orang yang membandingkannya dengan peristiwa krisis ekonomi 1998 silam.
• Gejala-gejala yang dialami Indonesia saat ini mirip dengan yang terjadi pada 1997-1998 silam. Denial terhadap masalah ekonomi, pelemahan institusi independen — termasuk tekanan terhadap bank sentral, otoritas statistik, dan lembaga audit — yang mengikis kredibilitas data dan kebijakan.
• Era B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri menjadi tonggak penting titik balik keterpurukan ekonomi Indonesia pasca kejatuhan Soeharto.

Jakarta – Ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam tekanan. Bagaimana tidak, kurs rupiah yang terus melemah terhadap USD, investasi asing yang banyak melarikan dananya ke luar sehingga menyebabkan IHSG tertekan, hingga inflasi harga barang yang sudah menyerbu pasar Indonesia.

Melihat kondisi ini, tidak sedikit orang yang membandingkannya dengan peristiwa krisis ekonomi 1998 silam. Pola-polanya mirip, dimana kurs rupiah terhadap USD melemah signifikan, yang lalu diikuti dengan inflasi harga barang dan menekan perekonomian masyarakat.

“Pelemahan kredibilitas fiskal, retorika yang menggantikan reformasi, dan toleransi terhadap pelanggaran aturan — adalah pola yang sama yang mendahului krisis 1997–1998. Bedanya: kali ini kita masih punya ruang untuk menghindar. Tapi ruang itu mengecil setiap bulan, bahkan setiap hari,” ujar Ekonom Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan dalam keterangan tertulis yang diterima Asianpost, Sabtu, 23 Mei 2026.

Ikhsan menjelaskan gejala-gejala yang dialami Indonesia saat ini mirip dengan yang terjadi pada 1997-1998 silam. Denial terhadap masalah ekonomi, pelemahan institusi independen — termasuk tekanan terhadap bank sentral, otoritas statistik, dan lembaga audit — yang mengikis kredibilitas data dan kebijakan.

Lalu, ekspansi fiskal yang tidak disertai disiplin di sisi pendapatan, menyebabkan ruang fiskal menyempit saat ekonomi global justru sedang mengetat. Proyek-proyek prestise yang dijalankan tanpa analisis kelayakan yang ketat — sama persis seperti pola pada akhir 1990-an.

Semuanya bermuara pada retorika nasionalis dan ketergantungan pada “strongman politics” yang lemah terhadap kritik.

“Krisis 1998 bukan kejutan. Sinyalnya sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Yang mengejutkan adalah betapa cepat kepercayaan publik dan investor runtuh ketika pemicu akhirnya muncul,” tulis Ikhsan.

Ikhsan lebih lanjut menjelaskan bagaimana pemimpin-pemimpin pasca era Soeharto memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dari keterpurukan. B.J. Habibie menjadi figur presiden setelah Soeharto yang bersentuhan langsung dengan keterpurukan ekonomi pasca kejatuhan Soeharto.

Saat Habibie mengambil alih pada Mei 1998, ia mewarisi negara yang sedang runtuh: rupiah anjlok lebih dari 80 persen, inflasi tembus 77,6 persen, dan perbankan berada di ambang kolaps total. Yang ia lakukan sangat sederhana dalam prinsip, tetapi luar biasa sulit dalam pelaksanaannya: ia mereformasi dengan sepenuh hati dan konsisten.

“Yang paling membedakan Habibie adalah kesediaannya mengorbankan agenda pribadinya. IPTN — industri pesawat terbang nasional yang menjadi simbol identitas teknologinya selama puluhan tahun — dihentikan,” jelas Ikhsan.

Ikhsan katakan, Habibie menghentikan proyek IPTN bukan karena ia berhenti percaya pada visi itu, melainkan karena ia paham bahwa kredibilitas reformasi mensyaratkan pengorbanan. Tidak ada yang akan percaya pada reformasi setengah hati yang melindungi proyek favorit presiden.

“Beliau memahami bahwa negara harus diselamatkan terlebih dahulu. Itulah leadership,” tegas Ikhsan.

Sederet reformasi yang dilakukan Habibie antara lain penerbitan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia — memberikan independensi penuh kepada bank sentral, yang menjadi jangkar kredibilitas moneter hingga hari ini.

Kemudian, penerbitan UU Anti-Monopoli (UU No. 5/1999) — membongkar struktur ekonomi oligarkis yang menjadi salah satu akar krisis, serta UU Otonomi Daerah (UU No. 22 dan 25/1999) — desentralisasi besar- besaran yang mengubah peta ekonomi politik Indonesia.

Di samping itu, ada pula kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan persiapan pemilu demokratis pertama sejak 1955, hingga restrukturisasi perbankan melalui BPPN dan rekapitalisasi. Semua perbaikan tersebut dilakukannya hanya dalam waktu 17 bulan masa jabatan sebagai presiden. Habibie paham bahwa reformasi butuh pengorbanan dan tidak boleh terlalu lama, agar kepercayaan cepat pulih.

Ia lalu juga memberikan contoh bagaimana Habibie bisa menghormati aturan main dalam bernegara (rules of the game). Pada 19 Oktober 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR. Secara politik, ia masih memiliki pilihan untuk melawan, menunda, atau mencari celah konstitusional. Ia tidak melakukan itu. Ia menerima keputusan MPR dan mengundurkan diri.

“Beliau tidak mempertanyakan legitimasi sistem. Habibie tahu bahwa jika ia mencoba mengakali sistem, ia akan menghancurkan fondasi yang justru baru saja ia bangun. Pasar tidak hanya melihat angka — pasar melihat apakah elite menghormati rules of the game,” cetus Ikhsan.

Berikutnya ada Presiden Megawati Soekarnoputri yang kembali melanjutkan fondasi baik yang sudah ditanamkan Habibie. Ikhsan menerangkan, banyak kebijakan yang tidak populis diambil oleh Megawati untuk menyelamatkan ekonomi bangsa.

Sebut saja bekerja sama dengan IMF untuk menyelesaikan program restrukturisasi, privatisasi BUMN strategis (Indosat, sebagian Bank Mandiri) untuk menutup defisit dan memperkuat tata kelola, serta penyelesaian aset BPPN dan eksit dari program IMF pada Desember 2003.

Dampaknya, inflasi turun ke level satu digit, rupiah stabil, dan pertumbuhan kembali ke jalur positif.
Pemilu langsung untuk presiden pertama dalam sejarah Indonesia juga disiapkan dan dilaksanakan selama masa pemerintahannya.

“Yang sering dilupakan: Megawati kalah dalam Pemilu 2004. Ia menerima kekalahan itu. Ia move on. Transisi kekuasaan berlangsung damai. Hal seperti ini sering dianggap biasa hari ini — tetapi bagi emerging economies, ini adalah aset besar,” ungkap Ikhsan.

Selepas era Habibie dan Megawati, masuklah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menikmati hasil dari fondasi yang sudah diletakkan dan terus melakukan perbaikan kecil.

Di era SBY, pertumbuhan ekonomi mendekati 7 persen dalam beberapa tahun, Indonesia naik ke status middle-income country, dan yang paling menakjubkan, Indonesia melewati krisis keuangan global 2008– 2009 dengan kerusakan minimal.

Sementara ekonomi besar lainnya mengalami kontraksi tajam, Indonesia tumbuh 4,6 persen pada 2009.
Bagi Ikhsan, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari independensi BI yang dibangun Habibie, disiplin fiskal yang ditegakkan Megawati, dan arsitektur perbankan yang sudah dibersihkan.

“SBY mewarisi rumah yang fondasinya kokoh. Tugasnya “hanya” tidak merusaknya, dan ia berhasil,” sambung Ikhsan.

Ikhsan menyatakan, banyak negara jatuh bukan karena indikator ekonomi awalnya buruk. Mereka jatuh karena denial, institutional weakening, dan hilangnya kepercayaan. Pasar keuangan modern sangat sensitif terhadap kredibilitas. Sekali trust hilang, mekanismenya berjalan cepat dan saling memperkuat.

Indonesia 2026 bukan Indonesia 1997. RI saat ini punya buffer yang nyata: cadangan devisa, sistem perbankan yang sehat, kelas menengah yang lebih besar, dan institusi demokratis yang walaupun sedang diuji, masih berdiri. Tetapi, buffer bukan kekebalan. Buffer adalah waktu yang dibeli, dan waktu itu sedang dihabiskan.

Ikhsan pun memberikan empat rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah RI saat ini. Keempat rekomendasi itu, yakni pulihkan kredibilitas data dan institusi independen, disiplin fiskal yang jujur, stop atau tunda atau scale down proyek-proyek prestige yang tak layak, serta hormati rules of the game sekalipun itu merugikan kita.

“Indonesia pernah melewati krisis yang jauh lebih berat dari hari ini. Kita memiliki pengalaman historis bahwa reformasi yang konsisten bisa memulihkan kepercayaan dan membawa pertumbuhan,” pungkas Ikhsan. SW