Jalankan 8 Langkah Reformasi Pasar Modal, OJK Depak Saham Bermasalah dari IHSG

Highlights:

  • OJK terus menggulirkan delapan langkah reformasi struktural di pasar modal guna memperkuat transparansi, likuiditas, dan tata kelola. Salah satu langkah tegas yang diambil adalah mengeluarkan saham-saham bermasalah dari komponen perhitungan IHSG.
  • Saham-saham yang dikeluarkan dari perhitungan IHSG umumnya memiliki persoalan fundamental, termasuk tingginya konsentrasi kepemilikan pemegang saham (shareholding concentration).
  • OJK menegaskan bahwa seluruh proses penetapan sanksi dilakukan secara akuntabel sesuai koridor hukum yang berlaku.

AP HEADER

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggulirkan delapan langkah reformasi struktural di pasar modal guna memperkuat transparansi, likuiditas, dan tata kelola. Salah satu langkah tegas yang diambil adalah mengeluarkan saham-saham bermasalah dari komponen perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kebijakan pembersihan indeks tersebut diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, usai menghadiri National Forum on Financing Services and Microfinance (NFSM) 2026 di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/11). Langkah ini adalah bagian dari upaya OJK menjaga kredibilitas pasar modal nasional.

Friderica menjelaskan, saham-saham yang dikeluarkan dari perhitungan IHSG umumnya memiliki persoalan fundamental, termasuk tingginya konsentrasi kepemilikan pemegang saham (shareholding concentration). Meski penyesuaian tersebut sempat memicu fluktuasi indeks, ia memastikan IHSG kini mulai kembali menguat (rebound) seiring membaiknya kualitas emiten.

“Kalau investasi di pasar modal, masa indeks naik terus. Pasti ada naik turun, tapi kita lihat tren dan fundamentalnya. Saham-saham yang tidak bagus atau terkait konsentrasi kepemilikan sudah kita keluarkan dari perhitungan IHSG,” tegas Friderica di hadapan awak media, Kamis, 19 November 2026.

Menurut dia, koreksi dan penyesuaian indeks adalah konsekuensi logis dari agenda reformasi yang tengah berjalan. OJK ingin memastikan pergerakan IHSG benar-benar mencerminkan kinerja emiten yang sehat serta menjadi rumah bagi investasi jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Friderica juga merespons persoalan terkait mekanisme penegakan hukum (enforcement) dan pemberian ruang sanggahan bagi pihak-pihak yang dikenakan sanksi denda di pasar modal. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penetapan sanksi dilakukan secara akuntabel sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Kita kan regulator, kita meregulasi. Jadi, kita juga harus patuh dong sama regulasi itu sendiri. Sebelum denda ditetapkan secara final, ada proses pemanggilan, mendengarkan, klarifikasi, hingga ruang sanggahan selama beberapa hari sesuai aturan yang ada,” jelasnya.

Ia menambahkan, prosedur pemberian hak jawab dan sanggahan tersebut berlaku standar di seluruh sektor jasa keuangan yang diawasi OJK. Mekanisme ini diterapkan untuk menjamin prinsip keadilan (due process of law) sebelum otoritas menjatuhkan sanksi administratif maupun denda kepada pelaku pasar.

Melalui penguatan enforcement dan delapan langkah reformasi tersebut, OJK menargetkan pasar modal Indonesia semakin resilien dan tangguh. Otoritas juga terus mendorong keterbukaan informasi agar investor ritel maupun institusi terlindungi dari praktik manipulasi pasar. JOS

Editor: SW

You might also like
Komentar Pembaca

Your email address will not be published.