Pesan Peraih Nobel Ekonomi Agar Indonesia Tidak Menjadi “Negara Gagal”

Oleh Karnoto Mohamad, Editor in-Chief The Asianpost

SEBELUM meraih Nobel Ekonomi 2025, nama Prof James A. Robinson sudah dikenal di kalangan ekonom dan dunia akademisi. Bersama Daron Acemoglu, Robinson menerbitkan buku yang terkenal berjudul Why Nations Fail pada 2012 ini. Pada12-13 Oktober 2026, ilmuwan ekonomi dan politik dari Chicago University tersebut hadir ke Jakarta dan memberi ceramah di depan sejumlah pejabat Indonesia dan pelaku bisnis.

Dia hadir atas undangan Prasasti Center for Polic Studies, lembaga think tank yang didirikan Hashim Djojohadikusumo, Burhanuddin Abdullah, Jimly Asshiddiqie, dan Soedradjad Djiwandono. Sebelumnya, Robinson sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto, yang berambisi membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada 2029.

Menurut Robinson, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menuntut komitmen penuh untuk membangun institusi yang menciptakan sektor swasta yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

“Negara harus membangun institusi ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan berusaha, serta memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses istimewa terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi,” ujarnya mencontohkan keberhasilan Tiongkok, Dubai, dan Korea Selatan.

Pengalaman dari negara-negara tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa memusuhi kapitalis atau sektor swasta, melainkan harus mengarahkannya dengan target yang terukur, motivasi yang jelas, dan kemauan untuk belajar dari kegagalan.

“Dalam ranah politik, terlihat jelas bahwa semua kisah sukses ini dibangun di atas fondasi institusi negara yang kuat dan mampu melaksanakan kebijakan,” jelasnya.

Menurut Infobank Institute, Indonesia bersama Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura, berada dalam kasta yang sama pada era 60-an. Sama-sama sebagai negara miskin yang belum lama merdeka setelah merasakan pedihnya dijajah secara brutal oleh negara lain. Saat itu, Indonesia berada dalam periode instabilitas politik dengan kebijakan politik yang mengalahkan kebijakan ekonomi hingga akhirnya dihajar hiperinflasi pada 1965.

Pada tahun yang sama, Singapura hampir tidak memiliki harapan setelah ditendang oleh Malaysia. Juga, China yang sangat miskin dengan paradigma lamanya Mao Zedong yang ideologis-utopis. Sedangkan Korea Selatan yang baru pulih dari kehancuran akibat Perang Korea (1950–1953) hidupnya lebih miskin dari Ghana maupun Korea Utara.

Kemudian, muncullah pemimpin yang berhasil melakukan transformasi. Pada 1961, Jenderal Park Chung-hee memimpin dengan sangat fokus pada pembangunan ekonomi, menerapkan sistem meritokrasi, pemerintah menjalin hubungan erat dan strategis dengan para pelaku usaha lokal besar (cikal bakal chaebol seperti Samsung, Hyundai) untuk menggenjot sektor industri, manufaktur, dan infrastruktur.

Pada 1965, Lee Kwan Yew memimpin Singapura dengan terobosan kebijakannya yang pragmatis dengan merangkul globalisasi, memprioritaskan pendidikan manusia, dan menerapkan sistem meritokrasi dengan menempatkan orang-orang pilihan yang dinaikkan pangkatnya atas dasar kinerja.

Pada 1967, Jenderal Soeharto memimpin Indonesia dan berhasil memadamkan krisis dengan menarik investasi asing dalam jumlah yang besar dan kemudian berhasil meraih pertumbuhan yang mengesankan terutama dari rejeki nomplok oil boom pada 1973 dan 1978. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpinnya hingga 1998 fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional.

Pada 1978, Deng Xiaoping mulai memimpin berpikir empiris-pragmatik dengan merangkul pasar bebas untuk menggerakan ekonomi. Reformasi yang dilakukan Deng dilanjutkan oleh para penggantinya seperti Jiang Zemin yang mengantarkan China menjadi negara kaya kemudian Zhu Rongjie sang penjagal koruptor dan membuat China sebagai negara tujuan investor.

Pada dekade 70-an, keempat negara mencatat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama. Rata-rata per tahun ekonomi Indonesia tumbuh 7,20%, China 7,40%, Singapura 9,20%, dan Korea Selatan 10,46%. Pada dekade 80-an, rata-rata pertahun ekonomi Indonesia tumbuh 5,77%, China 9,73%, Singapura 6,94%, dan Korea Selatan 7,65%. Pada dekade ini ekonomi Indonesia terlihat kalah cepat dari tiga negara tersebut.

Pada dekade 90-an, laju ekonomi Indonesia makin kalah dari tiga negara tersebut terutama karena hantaman krisis Asia. Rata-rata per tahun ekonomi Indonesia tumbuh 4,31%, China 9,90%, Singapura 7,06%, dan Korea Selatan 7,28%. Ketika badai krisis Asia menghantam pada 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi 13,13%, Singapura merosot 2,20%, Korea Selatan anjlok 4,90%, sementara China tetap tumbuh 7,80%.

Pada dekade 2000-an, Singapura dan Korea Selatan sudah masuk menjadi negara maju sehingga pertumbuhan ekonominya lebih moderat dengan masing-masing tumbuh 5,06% dan 4,69% per tahun.

Sebagai emerging country, ekonomi China makin melaju sebesar 10,38% per tahun sedangkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,10% per tahun.

Pada dekade 2010-an, ketika China tampil menjadi negara adikuasa baru dan tetap mencetak pertumbuhan 7,69% per tahun, Indonesia terjebak dalam pertumbuhan 5,44% per tahun. Kondisi ini berlanjut pada 2020 hingga 2025, ketika dunia berada dalam pusaran ketidakpastian dan ketegangan geopolitik. Rata-rata ekonomi Indonesia tumbuh 3,68% dan China tumbuh 4,90% per tahun.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Singapura, Korea Selatan, dan China berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan hingga menjadi negara maju, sedangkan Indonesia terjebak dengan rata-rata pertumbuhan 4,57% pasca reformasi 1998?

Robinson memberi tujuh pelajaran yang lebih cocok ditujukan kepada pemimpin negara, mulai dari jelasnya motivasi pemimpin negara hingga mau menerima kritik dan jangan berharap disukai. Apa saja yang harus dilakukan pemimpin Indonesia agar Indonesia tidak menjadi negara gagal dan bisa meraih pertumbuhan ekononmi 8%? Bagaimana nasib Indonesia jika MSCI benar-benar menetapkan status pasar modal Indonesia menjadi standalone market? Siapa saja masuk dalam daftar Top 100 CEO di sektor jasa keuangan? Baca selengkapnya di Majalah Infobank Nomor 583 November 2026.