Benarkah Negara Baik-Baik Saja? Ketua BEM UGM Tantang Presiden Debat Terbuka

Jakarta- Di tengah narasi pemerintah yang kerap menyebut kondisi nasional dalam keadaan terkendali, suara kritis datang dari kampus.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan tantangan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir ke kampus dan berdebat terbuka di hadapan mahasiswa.

Tiyo menyampaikan, ruang akademik bukan sekadar simbol intelektual, melainkan arena uji publik.

Ia menilai, kepala negara terlalu lama bersandar pada laporan internal dan data yang disusun pembantu-pembantunya, tanpa pernah benar-benar diuji di ruang terbuka.

Tantangan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak data pemerintah, tetapi ingin mengujinya secara langsung, dengan pertanyaan, argumen, dan fakta lapangan.

Menurutnya, pertemuan tertutup tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan publik yang kian kompleks. Dialog, kata Tiyo, harus berlangsung terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas.

“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apa pun yang bapak percaya tentang data bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu,” ujarnya.

Tak Selaras Kondisi Faktual

Nada kritis tersebut bukan muncul tiba-tiba. Tiyo Ardianto sebelumnya kerap menyuarakan keberatan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menyentuh realitas masyarakat di lapangan.

Baginya, angka dan laporan administratif kerap terlihat rapi di atas kertas, namun tidak selalu selaras dengan kondisi faktual yang dihadapi warga.

Ia menilai kebijakan publik seharusnya diuji bukan hanya melalui statistik, tetapi juga melalui pengalaman langsung masyarakat terdampak.

Tiyo juga menyinggung narasi optimistis yang menyebut kondisi nasional baik-baik saja.

Menurutnya, klaim semacam itu justru perlu diuji secara terbuka, bukan di ruang tertutup, melainkan dalam forum yang memungkinkan perbedaan pandangan disampaikan tanpa sekat.

Dalam pernyataannya, Tiyo melontarkan satu pertanyaan reflektif yang langsung menyasar pusat kekuasaan. Ia mempertanyakan sejauh mana informasi yang diterima presiden benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Maka sesungguhnya, bapak mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang bapak?” katanya.

Pernyataan tersebut segera memicu perbincangan publik, terutama karena disampaikan secara terbuka dan langsung menyasar lingkaran kekuasaan di sekitar presiden.

Di tengah sorotan tersebut, Tiyo Ardianto juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat penggunaan diksi kontroversial dalam pernyataannya sebelumnya, ketika ia menyebut presiden dengan istilah “bodoh”.

Ia mengakui pilihan kata tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di sebagian kalangan.

“Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ucapnya.

Namun Tiyo menegaskan, istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai serangan personal. Ia menyebut kritik itu diarahkan pada pola tata kelola kebijakan yang menurutnya bermasalah.

“Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait tantangan debat terbuka yang dilontarkan Ketua BEM UGM tersebut.

Namun satu hal jelas. Dari kampus, mahasiswa kembali mengingatkan bahwa data dan kekuasaan tetap perlu diuji secara terbuka. (*)