Menkop Ferry Dorong Koperasi Jadi Penyalur Pupuk Subsidi dan Gas 3 Kg, Tangkal Jerat Pinjol

Highlights:

• Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono menyoroti rapuhnya ekosistem ekonomi di tingkat desa yang membuat masyarakat kecil seperti petani dan peternak rentan terjerat utang berbunga tinggi.
• Menurut Ferry, salah satu masalah mendasar masyarakat pedesaan adalah mahalnya pembiayaan untuk sarana input pertanian seperti bibit dan pupuk.
• Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan alat mesin pasca-panen di tingkat desa. Untuk mengatasi problematika akar rumput tersebut, kementerian menyiapkan kebijakan baru yang menempatkan Koperasi Desa sebagai pusat dari distribusi dan penyerapan hasil panen.

Jakarta– Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono menyoroti rapuhnya ekosistem ekonomi di tingkat desa yang membuat masyarakat kecil seperti petani dan peternak rentan terjerat utang berbunga tinggi. Pandangan ini disampaikannya saat memberikan Strategic Insight Speech pada acara Indonesia Collaborative Forum 2026 yang diadakan Infobank Media Group di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurut Ferry, salah satu masalah mendasar masyarakat pedesaan adalah mahalnya pembiayaan untuk sarana input pertanian seperti bibit dan pupuk.

“Sebagian masyarakat kita, mau itu petani, nelayan, peternak, pekebun, dan lain sebagainya itu, mereka membeli sarana input pertaniannya, seringkali mereka pinjam. Pinjam di pinjol, pinjam di rentenir, di bank emok, dan lain sebagainya,” ungkap Ferry.

Lebih mirisnya lagi, setelah meminjam dengan bunga yang tidak masuk akal, harga hasil produksi mereka seringkali anjlok saat pasca-panen karena ketiadaan penyerap (offtaker) yang berpihak pada rakyat.

“Tidak ada fungsi offtaker, yang ada yang menyerap kampung itu ya ijon. Beberapa perusahaan-perusahaan operasi besar melakukan aksi operasi beli langsung gabah dari panen petani dengan harga yang sangat murah,” tambahnya.

Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan alat mesin pasca-panen di tingkat desa. Untuk mengatasi problematika akar rumput tersebut, kementerian menyiapkan kebijakan baru yang menempatkan Koperasi Desa sebagai pusat dari distribusi dan penyerapan hasil panen.

Ferry menegaskan bahwa Koperasi Desa akan difungsikan sebagai offtaker sekaligus penyalur tunggal program-program subsidi pemerintah.

“Sekarang akan ada pupuk, barang-barang subsidi langsung disalurkan melalui Koperasi Desa. Harapannya, supaya petani atau kelompok-kelompok masyarakat yang butuh pupuk itu bisa langsung mendapatkan pupuk yang langsung dari PT Pupuk Indonesia ke kios yang ada di Koperasi Desa,” tegas Ferry.

Selain pupuk, penyaluran gas LPG 3 kg juga direncanakan akan langsung didistribusikan melalui fasilitas Koperasi Desa.

Koperasi Untuk Penyaluran Gaji dan Pensiunan

Di samping itu, Kemenkop juga menyiapkan terobosan terkait penyaluran gaji dan pensiun aparatur sipil negara. Kemenkop meluruskan persepsi bahwa koperasi tidak bermaksud memonopoli penyaluran gaji, melainkan untuk memberikan opsi tambahan.

“Kami dari Kementerian Koperasi justru ingin memberikan alternatif pada masyarakat, pemerintah juga bisa membuka kesempatan pada masyarakat untuk membayar, pembayaran gaji pegawainya atau pensiunannya melalui koperasi,” tegas Ferry.

Langkah ini dinilai memiliki akar sejarah yang kuat, mengingat Indonesia telah memiliki Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Inisiatif ini berpeluang menghidupkan kembali koperasi tersebut untuk memberikan pelayanan pembayaran gaji dan pensiun.

Untuk merealisasikan rencana besar ini, kementerian telah melakukan koordinasi resmi dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berharap agar usulan ini segera disetujui karena potensinya yang luar biasa untuk menghidupkan kembali ekosistem koperasi di Tanah Air. Nantinya, masyarakat akan memiliki opsi mandiri apakah akan menggunakan layanan bank perbankan konvensional atau beralih ke koperasi. JOS

Editor: SW