Hadapi Disrupsi Digital, OJK Minta Pemimpin Bank Adaptif dan Antisipatif

Highlights:

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemimpin perbankan menjadi individual adaptif, tangguh dan mampu membaca peluang di tengah dinamika industri keuangan yang kian kompleks.
• Menurut Dian, penerapan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu tantangan struktural yang menjadi perhatian industri perbankan.
• Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen pimpinan perbankan dalam menerapkan prinsip tata kelola dalam rangka mencegah pelbagai permasalah sistemik, seperti perilaku fraud yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemimpin perbankan menjadi individual adaptif, tangguh dan mampu membaca peluang di tengah dinamika industri keuangan yang kian kompleks.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan karakter kepemimpinan tersebut diperlukan agar manajemen bank mampu menentukan arah strategis dengan tepat.

“OJK berharap pimpinan-pimpinan di sektor perbankan adalah individu yang agile, tangguh serta mampu menjawab tantangan dan peluang masa kini sehingga mampu mengelola strategic direction untuk menakhodai bank melewati berbagai dinamika saat ini,” ujar Dian, saat membuka acara yang digelar Infobank Media Group bertajuk “Leadership and Critical Thinking to Face Uncertainty”, di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Dian, penerapan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu tantangan struktural yang menjadi perhatian industri perbankan.

Tata kelola sendiri merupakan fondasi fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha bank agar bisa berkembang dengan sehat dan berkelanjutan. Penerapannya pun harus mengedepankan nilai, etika, prinsip, serta integritas.

Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen pimpinan perbankan dalam menerapkan prinsip tata kelola dalam rangka mencegah pelbagai permasalah sistemik, seperti perilaku fraud yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Digitalisasi Perbankan Picu Risiko Baru

Selain tata kelola, lanjutnya bahwa industri perbankan juga menghadapi tantangan digitalisasi yang dipicu perubahan perilaku nasabah serta perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat.

Teknologi artificial intelligence (AI), blockchain, hingga cloud computing mendorong bank untuk terus adaptif dan menghadirkan layanan yang lebih personal, responsif, serta mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Namun, Dian mengingatkan transformasi digital juga membawa sejumlah risiko yang harus dikelola oleh perbankan.

Risiko tersebut antara lain kebocoran data nasabah, ketidaksesuaian investasi teknologi informasi dengan strategi bisnis, penyalahgunaan teknologi, hingga tantangan dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola yang mampu merespons perubahan teknologi.

“Digitalisasi adalah kebutuhan strategis yang menuntut industri perbankan untuk terus bertransformasi dan menciptakan layanan yang lebih personal, lebih responsif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian, pemimpin sektor jasa keuangan menghadapi dilema dalam mengambil keputusan. Keputusan harus cepat, tetapi tidak boleh gegabah. Keputusan juga harus tegas tanpa mengabaikan mitigasi risiko.

Menurut Dian, orientasi terhadap pertumbuhan tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian. Pemimpin bank juga dituntut memahami kondisi internal organisasi sekaligus dinamika eksternal, perilaku nasabah, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pasar, serta potensi risiko yang menyertainya.

Gunakan Early Warning System

Di sisi lain, OJK juga mendorong pemimpin perbankan memiliki kemampuan antisipasi dan tidak menunggu risiko berubah menjadi masalah sebelum mengambil tindakan.

Dian menyampaikan, perspektif forward-looking perlu diperkuat dengan mengoptimalkan early warning system dan stress testing dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Pemimpin harus memiliki forward-looking perspective dengan mengoptimalkan tools early warning system dan stress testing dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.

Selain kemampuan antisipasi, critical thinking menjadi kompetensi penting bagi pemimpin bank. Kemampuan ini mencakup keberanian menguji asumsi, melihat persoalan dari berbagai perspektif, membedakan fakta dan opini, memahami trade-offs, serta mengambil keputusan berdasarkan bukti dan pertimbangan yang kuat.

Dian juga menilai budaya tersebut perlu dibangun di dalam organisasi. Perbedaan pandangan dari setiap individu tidak semestinya dianggap sebagai ancaman, melainkan menjadi bagian dari mekanisme mitigasi risiko.

Perkuat Integritas

Dian pun meminta para pemimpin perbankan nasional menjadikan ketidakpastian, kompleksitas masalah, dan perkembangan teknologi bukan sebagai alasan untuk menunda keputusan.

Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat kompetensi dan kolaborasi, serta membangun industri jasa keuangan yang efisien, inklusif, aman, dan tepercaya.

“OJK akan senantiasa berkolaborasi mendorong kepemimpinan yang visioner, kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan serta menjaga sinergi dengan industri dan otoritas terkait lainnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan sektor jasa keuangan agar berintegritas, berdayasaing dan kontributif bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. MI