Aset BPD Rp1.100 Triliun, Agus Dorong Sindikasi Biayai Infrastruktur hingga Rp10 Triliun

Highlight:

  • Dirut Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan obligasi daerah harus menciptakan tambahan investasi produktif, bukan sekadar menutup defisit pembiayaan akibat berkurangnya TKD.
  • Total aset BPD mencapai Rp1.100 triliun dengan penyaluran kredit Rp660 triliun dan DPK mendekati Rp800 triliun.
  • Sindikasi antar-BPD berpotensi menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur senilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun.

AP HEADER

Jakarta– Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menegaskan penerbitan obligasi daerah harus mampu menciptakan tambahan investasi pembangunan, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Agus, obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun, penerbitannya harus didasarkan pada proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial serta sumber pembayaran yang jelas.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Agus mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat, terus meningkat.

Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut terbatas.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mendiversifikasi sumber pembiayaan tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Dia menjelaskan, penerbitan obligasi daerah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.

Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, dan kepercayaan investor.

Agus mencontohkan, apabila kapasitas investasi suatu daerah sebelumnya berada pada angka 100, penerbitan obligasi idealnya dapat meningkatkannya menjadi 120 atau 130.

Dengan demikian, obligasi tidak hanya menggantikan anggaran yang berkurang, tetapi juga menghasilkan tambahan kapasitas pembangunan.

“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” jelasnya.

Menurut Agus, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi proyek yang layak dibiayai melalui obligasi.

Proyek seperti sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dipertimbangkan karena berpotensi menghasilkan pendapatan.

Namun, potensi pendapatan tersebut harus dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan investasi, biaya operasional, risiko proyek, kemampuan pembayaran, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.

Dia menambahkan, pendapatan proyek dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban obligasi.

Meski demikian, pembayaran pokok dan bunga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penerbit.

Agus menyebutkan lima hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan obligasi daerah, yakni memastikan adanya tambahan investasi pembangunan, memprioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi dan potensi pendapatan yang jelas.

Lalu, menyiapkan proyek yang layak, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, serta mengembangkan proyek percontohan.

Agus H. Widodo, Direktur Utama Bank Jakarta dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sindikasi BPD Berpotensi Biayai Proyek Rp10 Triliun

Selain obligasi daerah, Agus mendorong optimalisasi pembiayaan infrastruktur melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia menyebutkan, berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sekitar Rp660 triliun dengan dana pihak ketiga (DPK) mendekati Rp800 triliun.Menurut Agus, kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar melalui kerja sama sejumlah BPD.

“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” ungkapnya.

Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat membiayai satu proyek dengan membagi eksposur dan risiko sesuai kapasitas masing-masing bank.

Skema ini juga memungkinkan pembiayaan proyek yang nilainya melampaui kemampuan satu bank.Agus mencontohkan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.

Selain itu, perluasan layanan transportasi publik seperti Trans Jatim juga berpotensi dikaji sebagai proyek pembiayaan bersama.

Dia menyebut kebutuhan pembiayaan proyek sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi ilustrasi peluang kerja sama antar-BPD.

Namun, angka tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan karena masih harus melalui studi kelayakan, penilaian arus kas, penyusunan struktur pembiayaan, dan keputusan kredit masing-masing bank.

“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.

Agus menilai BPD memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur.

Dalam hal ini, ASBANDA dapat berperan mengoordinasikan kerja sama antar-BPD, mulai dari identifikasi proyek hingga pengembangan mekanisme pembiayaan bersama.

Meski demikian, setiap keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing BPD dan harus memenuhi ketentuan regulasi, tata kelola, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), serta prinsip kehati-hatian perbankan.

Agus menegaskan obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD dapat saling melengkapi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Pemilihan instrumen harus mempertimbangkan karakteristik proyek, kapasitas fiskal daerah, struktur pendapatan, dan efisiensi biaya pembiayaan.

Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi kebijakan karena kewajiban pembiayaan jangka panjang dapat melampaui masa jabatan kepala daerah.

“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” jelas Agus.

Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. (*)

You might also like
Komentar Pembaca

Your email address will not be published.