Ketika Kekuasaan Milik Rakyat, Haruskah Pemerintah Takut kepada Botok

Oleh: Karnoto Mohamad, Pemimpin Redaksi The Asian Post

SUHU politik dan keamanan tanah air memanas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyerukan aksi unjuk rasa besaran-besaran di Gedung DPR-RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sebelumnya, segelintir yang mengatasnamakan AMPB berhasil menduduki Gedung DPRD Pati. Mereka menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Apa yang dilakukan AMPB bisa menginginspirasi masyarakat di daerah, termasuk para elit daerahnya. Sebab, masyarakat daerah sedang merasakan ketidakadilan, seperti telah diperlihatkan sejumlah daerah lain seperti Papua, Aceh, hingga Borneo Kalimantan, yang ramai-ramai mengibarkan benderanya sendiri pada 17 Agustus 2026 lalu.

Maka apa yang terjadi di Pati bisa mendorong gelombang aksi dari daerah ketika hampir pasti perubahan sulit terjadi di pusat kekuasaan karena dua hal ini.

Satu, sumber daya ekonomi terkonsentrasi di pusat. Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang sangat sentralistis pastinya diikuti dengan pengawalan dan pengamanan tingkat tinggi terhadap kebijakan pemerintah dan objek vital di pusat kekuasaan.

Di sisi lain, kebijakan sentralisasi yang menurunkan anggaran daerah membawa konsekuensi menurunnya pengawalan kebijakan dan obyek vital di daerah. Ketimpangan dan rasa ketidakadilan bisa menguat terutama di daerah dengan kekayaan alam yang melimpah dan rakyatnya merasa tak mendapatkan apa-apa.

Kepala daerah pun sudah banyak yang mengeluh karena kesulitan membayar gaji pegawai dan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai provinsi dan kabupaten.

Dua, kekuatan aparat penegak hukum (APH) terkonsentrasi di pusat. Karena itu, gerakan perubahan yang digalang mahasiswa di Jakarta sulit membuahkan hasil karena penguasa dengan mudah mengerahkan APH untuk membendung perubahan itu.

Bayangkan saja aksi mahasiswa pada Selasa 18 Agustus 2026, ketika 1.000 mahasiswa dari BEM UI serta aliansi kampus lain dihadang 9.242 personel gabungan TNI-POLRI. Bandingkan dengan AMPB yang sedang mudah menduduki Gedung DPRD Pati karena tanpa penjagaan aparat keamanan sebesar di pusat.

Lalu, apakah ketidakpuasan dan gerakan perubahan mampu muncul dari daerah seperti di Pati? Tidak ada yang tidak mungkin karena sejarah nusantara pun telah memberi pelajaran tentang hal tersebut. Jauh sebelumnya, ketidakpuasan dan pemberontakan dari daerah sudah lama mewarnai perjalanan bangsa Indonesia.

Sejak zaman kerajaan, kolonial Belanda, bahkan di era kemerdekaan. Penyebabnya satu, kejayaan maupun kemerdekaan tak dinikmati secara merata. Bahkan, daerah merasa “dijajah” oleh pemerintah pusat. Itulah mengapa sejarah kekuasaan di nusantara selalu dibumbuhi oleh ketidakpuasan dan pemberontakan.

Simak saja sekelumit sejarah pembrontakan yang mewarnai kekuasaan di Nusantara. Kerajaan Majapahit yang berdiri megah selama sekitar hampir 200 tahun pun diwarnai penuh pemberontakan mulai dari Ranggalawe, Rakuti, hingga Adipati Demak.

Penyebabnya ketidakpuasan atas pembagian kekuasaan, intrik politik, serta kepentingan para elit. Pasca Majapahit, kekuasaan Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya mendapatkan perlawanan Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram.

Setelah VOC datang, pemerintahannya di Batavia juga dibuat kocar-kacir karena perlawanan Sultan Agung. Pada tahap selanjutnya di Kerajaan Mataram Islam terus dipenuhi pembrontakan.

Seperti Trunojoyo dari Madura yang melawan kesewenang-wenangan Raja Mataram Amangkurat 1 dan 2, yang berkomplot dengan VOC, hingga pemberontakan Pangeran Diponegoro kepada pemerintah Hindia Belanda atas pajak yang menindas dan pemasangan patok jalan di atas makam leluhur Diponegoro.

Di era kemerdekaan ada pemberontakan DI/TII, PRRI Permesta, hingga RMS, akibat ketidakpuasan kepada pemerintah RI. Terakhir dan sampai sekarang masih terjadi adalah konflik bersenjat oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berdiri sejak 1965.

Richard Chauvel, seorang ahli Sejarah politik Papua, mengatakan penyebab terjadinya konflik di Papua sangat kompleks mulai dari marjinalisasi penduduk asli, ketertinggalan pembangunan, persaingan antar-elit daerah dengan pendatang, hingga kekecewaan masyarakat Papua yang dari awal tidak ingin menjadi bagian dari Indonesia.

Sejarah yang penuh dengan pemberontakan akibat pemerintahan yang berorientasi kepada kekuasaan, pun mempengaruhi alam berpikir para pemimpin politik di Indonesia. Mereka berusaha memegang kendali sepenuhnya dengan menerapkan sentralisasi untuk membawa stabilitas di wilayah kekuasaan.

Namun, konsekuensi dari pengendalian atau kekuasaan yang dominan mudah memicu tindakan sewenang-wenang (abuse of power).

Mekanisme penyeimbang atau oposisi berusaha dilenyapkan karena penguasa mudah curiga dengan rakyatnya sendiri akibat trauma sejarah yang sarat dengan pemberontakan. Seperti kisah kerajaan di Jawa yang penuh dengan kisah-kisah penaklukan. Ketidakpuasan. Pembangkangan. Pemberontakan. Penggulingan kekuasaan.

Dan kini di era demokrasi dan desentralisasi, seorang Supriyono alias Botok pun sangat dicurigai bisa menggoyang kekuasaan. Sampai-sampai Polda Metro Jaya memerintahkan Bank Mandiri untuk memblokir rekening Botok yang berisi saldo Rp80.935.479, hasil donasi para simpatisan yang merasa aspirasinya terwakili.

Setelah memblokir rekening, negara berusaha mematikan sarana komunikasi dengan memblokir Botok. Sebuah langkah yang kemudian mendapatkan cibiran masyarakat media sosial: pemerintah hanya berani memblokir rekening seorang Supriyono, tapi mana berani memblokir rekening para koruptor.

Apakah sudah begitu menakutkannya segelintir orang Pati sehingga rekening dan Whatsapp Botok diblokir oleh negara? Atau, apakah pemerintahan Indonesia sudah begitu lemah dengan utangnya yang menggunung sebesar Rp10.000 triliun sehingga merasa takut terhadap sosok sekelas Botok yang tidak memiliki basis massa, apalagi pasukan bersenjata?

Sejarah raja-raja nusantara mengatakan bahwa pemimpin yang lemah sangat kurang percaya diri bahkan ketika menghadapi rakyatnya sendiri. Seperti kisah singkat raja-raja jawa yang caranya memimpin sangat dipengaruhi oleh tingkat keberanian dan kekuatan yang dimilikinya. Pemimpin pemberani tidak takut kepada pihak yang lebih kuat.

Contohnya keberanian Sultan Agung yang meskipun kekuatan pasukannya masih kalah dari pemerintahan Batavia, tapi karena ambisinya mempersatukan nusantara dia berani mengusir VOC yang mengancam kedaulatan Mataram. Juga, Presiden Soekarno yang berani berbicara lantang kepada Amerika Serikat dan Inggris.

Sedangkan pemimpin bermental lemah cenderung menjadi penakut kepada musuh tapi represif kepada rakyatnya. Dia bisa bertindak represif kepada pihak yang lebih lemah. Tapi menjadi penurut menghadapi pihak yang kuat. Contohnya Raja Amangkurat I yang memegang kekuasaan penuh di Kasultanan Mataram.

Karena mentalnya yang lemah membuat dia merasa perlu menyingkirkan pihak-pihak yang dikhawatirkan bisa menggoyang tahtanya. Yang lebih berbahaya, pemimpin seperti Amangkurat 1 sangat mudah dipengaruhi sehingga dia tega membunuh adiknya sendiri, Pangeran Alit, gara-gara ada kabar dia akan membangkang. Juga, pembantaian 6.000 ulama gara-gara mereka diberitakan ikut mendukung Pangeran Alit.

Semoga Indonesia dianugerani pemimpin atau pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Di alam demokrasi, penguasa harus menyadari bahwa kedaulatan sesungguhnya milik rakyat, sehingga penguasa tidak perlu takut kekuasaanya diambil oleh rakyat.

Apalagi menghadapi Botok Supriyono dan mahasiswa, yang mereka tak punya basis massa seperti partai politik atau pasukan bersenjata seperti TNI dan POLRI.

Botok bukanlah seperti Pangeran Trunojoyo asal Madura yang ingin menumbangkan kekuasaan raja dzalim Amangkurat 1. Botok bersama AMPB hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan untuk perbaikan kehidupan bangsa ketika suara rakyat tak lagi didengar oleh para wakilnya di Gedung DPR. (*)