KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Meikarta ke Pilkada Jabar
THE ASIAN POST, BANDUNG – Kasus dugaan suap megaproyek Meikarta terus menyeret nama-nama pejabat sebagai tersangka, salah satunya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap tersebut, serta dugaan adanya dana yang mengalir di pentas Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018.
Wakil Ketua KPK, Tony Saut Situmorang menjelaskan, jika menilik pengalaman KPK sebelum-sebelumnya, beberapa kasus korupsi di daerah tak jarang juga berkaitan dengan jalannya pilkada.
“Pernah ada beberapa kali (korupsi) di Jawa Barat aliran dananya ke sana (pilkada),” ujarnya di Bandung, Selasa (30/10).
Ia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan benar adanya dugaan aliran dana suap kasus Meikarta ke pilkada Jabar 2018, namun pihaknya masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya.
“Kami tidak bisa bilang tidak ada. Kami harus mengumpulkan bukti-bukti. Nanti penyidik akan melengkapi, tapi biasanya kami akan mendalami secara bertahap,” ujar Tony.
KPK terus melakukan penyidikan kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi yang berasal dari Lippo Group, Pemkab Bekasi, dan Pemprov Jawa Barat.
“Seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya, KPK dalam OTT sering mengatakan, dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini perlu waktu untuk mengungkapnya,” tambah Tony.
“Sabar saja dulu, peran per orang sepertti apa dalam setiap kasus, KPK akan mendalaminya,” tutupnya.
