Ibu Kota Baru Pindah ke Kaltim, Pembangunan Dimulai 2021

THE ASIAN POST,  JAKARTA ― Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.

Menindaklanjuti keputusan Presiden ini, informasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada tahun 2021.

Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada tahun 2024, demikian dilansir Antara.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah memerlukan lahan seluas 3.000 hektar untuk pembangunan kantor pemerintahan sebagai tahap pertama pembangunan kawasan ibu kota.

Selain itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menjelaskan salah satu skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, antara lain, jalan, bandara, dan pelabuhan di ibu kota baru akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibu kota baru akan menggunakan pembiayaan dari tiga sumber, yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerja sama pemanfaatan atau pihak swasta.

Menurut Kementerian PPN, estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.

Estimasi total biaya itu terdiri atas tiga sumber pembiayaan, yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun.

Diketahui, pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara karena dua daerah tersebut memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, lanjut Presiden, memiliki infrastruktur lengkap, dan kelima tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Turut mendampingi Jokowi dalam keterangan pers itu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Selain itu, sejumlah pejabat yang turut hadir, antara lain, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. []