Catat! Ini Kriteria 700 BUMN yang Layak Disuntik Mati

Highlights:

• Presiden Prabowo Subianto mematok target besar: merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) secara masif. Dari ratusan BUMN yang ada saat ini, pemerintah menargetkan hanya tersisa sekitar 250 BUMN utama pada Desember 2026.
• Menurut kajian The Asian Post Research, perampingan BUMN tidak cukup hanya mengejar target kuantitas. Kuncinya ada pada peningkatan value creation dari BUMN yang bertahan.
• Berdasarkan analisis data kinerja dan struktur BUMN, ada 4 kelompok perusahaan yang dinilai paling rasional untuk ditutup, digabung, atau dialihkan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mematok target besar: merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) secara masif. Dari ratusan BUMN yang ada saat ini, pemerintah menargetkan hanya tersisa sekitar 250 BUMN utama pada Desember 2026.

“Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN,” tegas Prabowo saat berpidato di penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Langkah rasionalisasi ini bukan tanpa alasan fiskal. Pemerintah membidik penghematan besar dari sisi belanja rutin BUMN.

“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin gaji direksi, gaji komisaris. Penghematan kita di berbagai bidang, sudah mendekati Rp300 triliun tiap tahun,” kata Prabowo.

Menurut kajian The Asian Post Research, perampingan BUMN tidak cukup hanya mengejar target kuantitas. Kuncinya ada pada peningkatan value creation dari BUMN yang bertahan.

Berdasarkan analisis data kinerja dan struktur BUMN, ada 4 kelompok perusahaan yang dinilai paling rasional untuk ditutup, digabung, atau dialihkan.

Satu, BUMN rugi dan lemah daya saing. BUMN dengan kriteria ini memiliki kinerja keuangan negatif berkelanjutan dan tidak lagi kompetitif di industrinya.

Dua, anak-cucu di luar core business. Entitas BUMN ini bisnisnya sudah tidak nyambung dengan bisnis inti induknya.

Tiga, pelaksana PSO yang bisa dialihkan. Ini BUMN dengan tugas public service obligation tapi yang fungsinya bisa diambil alih oleh BLU atau kementerian teknis.

Empat, sektor yang sudah dikuasai swasta. BUMN di bidang usaha yang pasarnya sudah matang dan dominasi swasta sangat kuat akan sangat sulit bersaing.

The Asian Post Research menyoroti masalah duplikasi bisnis antar BUMN sebagai biang kerok inefisiensi. Kondisi ini membuat BUMN rugi terus meminta PMN dan akhirnya membebani APBN.

Sebagai contoh, di sektor perkebunan saat ini ada PalmCo di bawah PTPN dan juga Agrinas Palma. Idealnya dua entitas ini digabung seperti model merger Pelindo dan InJourney, untuk membentuk ekosistem yang lebih kuat.

Namun, kajian ini juga mengingatkan agar superholding seperti Danantara harus lebih berhati-hati.

Soal nasib pekerja, meski Danantara sudah menyatakan tidak ada PHK massal, The Asian Post Research menilai proses konsolidasi akan tetap selektif.

Untuk menghindari penumpukan SDM di level menengah-bawah pasca merger, disarankan adanya kebijakan hiring freeze atau moratorium rekrutmen.

Dalam pandangan The Asian Post Research, dengan struktur yang lebih ramping, biaya duplikasi bisa ditekan, pengawasan lebih mudah, dan struktur biaya lebih rendah. Harapannya, kemampuan BUMN untuk menghasilkan pendapatan dan laba justru meningkat. JOS