Alarm Kenceng dari London, Tapi Jakarta Kayaknya Lagi Pakai AirPods

THE Economist, majalah ekonomi berbasis di London, baru saja nembakin tiga editorial sekaligus ke arah Istana. Bedanya cuma judul. Isinya sama: dunia mulai ngerasa Indonesia di bawah Prabowo lagi main api. Dua medan sekaligus—dompet negara dan demokrasi.

Yang disorot bukan negara kaleng-kaleng. Indonesia sekarang itu negara Muslim terbesar, demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi nomor satu ASEAN, dan titik panas dalam perang dingin AS-China. Kalau negara sebesar ini oleng, Wall Street dan Washington langsung ikutan pusing.

Tiga tulisan itu keluar berurutan kayak trailer film horor:

Pertama, “Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path”, tayang 14 Mei 2026. Subjudulnya nggak pakai basa-basi: “Prabowo Subianto is eroding its finances—and its democracy.”

Kedua, “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Catatan kakinya: “Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian.” Terbit 14 Mei 2026. Pedasnya pas.

Tiga, “Prabowo Subianto’s economic policy is weakening Indonesia”, terbit 15 Mei 2026. Ditambah bonus timing sial: “And it comes at a time where America is slapping tariffs on the world.”

Kritik utama The Economist cuma satu kata: fiskal. Prabowo dinilai terlalu semangat bakar APBN buat proyek-proyek mahal yang fondasi pajaknya masih kurus.

Yang kena sorot: makan bergizi gratis, 80 ribu koperasi desa, subsidi energi jumbo, dan Danantara. Hitungan kasar mereka, dua program saja sudah nyedot 10% pendapatan negara.

Masalahnya, basis pajak kita belum kuat-kuat amat. Ini kayak orang ikut maraton sambil gendong kulkas. Hasilnya? Rupiah melemah, IHSG goyang, modal asing kabur, lembaga pemeringkat mulai ngangkat alis.

Cara cari duitnya juga bikin investor gelisah. Transfer ke daerah dipangkas, BUMN dipaksa efisien dadakan, bank BUMN disuruh bantu. Dari luar kelihatannya Indonesia pelan-pelan geser ke model nasionalisme ekonomi: proteksionis, intervensionis, alergi sama disiplin pasar.

Timing-nya apes. Trump baru naikin tarif, harga energi liar, perang dagang belum kelar.

Olivier Blanchard, mantan kepala ekonom IMF, ngingetin: “Fiscal space is not infinite. Ambition without credibility turns into crisis.” Ambisi gede tanpa kredibilitas fiskal? Ujungnya bukan pertumbuhan. Tapi krisis.

Kalau kritik ekonomi keras, kritik politiknya lebih menusuk. The Economist nggak bilang Indonesia jadi kediktatoran. Mereka pakai dua frasa yang bikin merinding: “eroding democracy” dan “democratic backsliding.”

Demokrasi nggak selalu mati pakai tank. Kadang mati pelan-pelan: oposisi dilumpuhkan, pers mulai hati-hati, suara kritis dianggap bising.

Buktinya? Pertama, koalisinya kegemukan. Hampir semua partai besar masuk kabinet. Kecuali PDIP dan PKS—yang hari ini kayaknya lebih milih jadi penonton sopan.

Kedua, militer makin sering nongol di ranah sipil. Revisi UU TNI, perwira aktif duduk di kursi sipil, simbolisme militeristik muncul lagi. Aroma dwifungsi ABRI? Kuat banget.

Ketiga, ruang sipil makin sempit. Media mulai ngerem sendiri, kritik dianggap ganggu, politik direduksi jadi pemujaan figur. Padahal kata Robert Dahl: “Democracy requires opposition. Without it, there is no accountability.” Tanpa oposisi, yang tersisa cuma intuisi satu orang.

The Economist sepertinya cuma mau bilang satu hal: Indonesia boleh besar, tapi besar tanpa rem itu berbahaya. Ambisi boleh tinggi, tapi institusi, fiskal, dan demokrasi harus ikut naik.

Di tengah dunia yang lagi ribut, Indonesia punya modal politik dan ekonomi buat jadi pemimpin. Sayang kalau modal itu dihabisin buat eksperimen fiskal agresif dan konsolidasi kekuasaan yang kebangetan.

Prabowo punya dua pilihan sejarah. Mau dikenang sebagai presiden yang bawa Indonesia naik kelas, atau presiden yang bikin dunia manggut-manggut sambil bilang, “Kami sudah memperingatkan.”

Waktunya belum habis. Tapi alarm dari London sudah berbunyi keras. Sayangnya, di Jakarta kayaknya lagi pakai AirPods. (Darto Wiryosukarto)