Rekor! Tinggal Dua Bulan Lagi, Jokowi Reshuffle Kabinet, Diduga Ini Motifnya

Jakarta – Ini rekor sejarah. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal dua bulan lagi tapi justru merombak atau me-reshuffle kabinet. Hari ini, Senin (19/8), 3 menteri, 1 wamen, dan 3 kepala badan yang ditunjuk Jokowi langsung dilantik.

Ketujuh pejabat baru tersebut adalah Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI, Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM, Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo jadi Wamenkominfo, Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Supratman menggantikan Menkumham Yasona Laoly. Supratman adalah politikus Partai Gerindra yang juga anggota DPR Fraksi Gerindra periode 2024 – 2029. Sebelum diangkat jadi Menkumham, dia sebagai Ketua Badan Legislasi DPR.

Sementara, Bahlil hanya geser. Dia yang sebelumnya menjabat Menteri Inveatasi/Kepala BKPM kini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Sosok baru yang dilantik adalah Angga Rak Prabowo, Prof Dadan, dan Hasan Nasbi. Angga adalah politisi Gerinda yang duduk sebagai Wasekjen. Dia juga sekretaris pribadi Prabowo.

Nama Angga mulai muncul saat dia mendirikan koran berbahasa Inggris Independent Observer jelang Pilpres 2019. Namanya kembali diperbincangkan saat dia ditunjuk jadi Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang kabarnya mengelola anggaran Rp1.760 triliun untuk pengadaan senjata dan alat tempur di Kemenhan.

Prof Dadan merupakan dosen dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Sementara, Hasan Nasbi adalah pendiri Cyrus Network, lembaga riset politik. Hasan bersama Nezar Patria menjadi Wamen Kominfo.

UDANG DI BALIK RESHUFFLE

Pergantian menteri menjelang berakhir masa jabatan presiden ini memunculkan spekulasi di masyarakat. Apalagi, salah satu menteri yang dicopot adalah Yasonna, Menkumham dari PDIP.

“Patut diduga ini ada kaitannya dengan pergantian kepemimpinan di Partai Golkar. Presiden Jokowi sepertinya ingin posisi Menkumham firm di bawah komandonya,” ujar Direktur Center for Economic and Democracy Studies (CEDES), Zaenul Ula, kepada The Asian Post, Senin (19/8).

Konon, ketika PDIP mengesahkan susunan pengurus DPP, Menkumham Yasonna tidak memberitahukan ke Jokowi. Hal ini membuat Jokowi marah.

“Posisi Menkumham sangat strategis untuk bisa mengontrol partai-partai yang ada. Sebab, secara faktual, legalitas parpol berada di tangan Menkumham,” tutur Zaenul.

Karena itu, Zaenul menduga, penggantian Yasonna ada kaitannya dengan upaya Jokowi untuk tetap bisa mengontrol partai-partai agar tetap sejalan dengan visi dan interest politiknya.

“Saya rasa, inilah udang di balik penggantian Yasonna dari kursi Menkumham,” tutup Zaenul. DW