Ajur Son! Incar Rp10.000 T, Adik Prabowo Mau Palak Warteg dan Barbershop

Highlights:

• Wacana pemungutan pajak dari sektor informal atau gray market secara mengejutkan digulirkan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto.
• Ia secara spesifik membidik potensi pajak dari usaha mikro seperti warung tegal (warteg), salon kecantikan, jasa pangkas rambut, hingga layanan tukang pijat, yang dikatakannya memiliki potensi transaksi Rp10.000 triliun.
• Usulan memajaki sektor mikro ini langsung memicu gelombang kritik keras. Sejumlah pihak menilai perluasan basis pajak ini salah sasaran dan berpotensi mencekik kelangsungan hidup rakyat kecil.

Jakarta – Wacana pemungutan pajak dari sektor informal atau gray market secara mengejutkan digulirkan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diusulkan demi menggenjot penerimaan negara dari perputaran uang tunai yang selama ini tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

Gagasan tersebut disampaikan Hashim secara langsung saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (29/10).

Hashim menyoroti potensi perputaran uang yang masif dari aktivitas ekonomi kelas bawah. Ia secara spesifik membidik potensi pajak dari usaha mikro seperti warung tegal (warteg), salon kecantikan, jasa pangkas rambut, hingga layanan tukang pijat.

“Ternyata ada jutaan transaksi seperti dilakukan oleh Anton (tukang cukur) dan Yanti (tukang pijat), kali ratusan juta dan sebagian-sebagian jumlahnya termasuk mungkin warung tegal, beauty salon, semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp10 ribu triliun,” ungkap Hashim di hadapan para pengusaha.

Meski angka proyeksinya menggiurkan bagi kas negara, usulan memajaki sektor mikro ini langsung memicu gelombang kritik keras. Sejumlah pihak menilai perluasan basis pajak ini salah sasaran dan berpotensi mencekik kelangsungan hidup rakyat kecil.

Adhim Maliking dari Poros Intelektual Muda (PIM) menegaskan bahwa penghasilan harian para pelaku usaha kecil tidak bisa disamakan dengan profit korporasi. Hasil keringat mereka murni digunakan untuk bertahan hidup di tengah tantangan daya beli yang sedang lesu.

“Sebagian besar pemilik warteg, salon sederhana, dan tukang cukur, pendapatan yang diperoleh bukanlah keuntungan besar, melainkan sumber penghidupan sehari-hari,” tegas Adhim, seperti dikutip dari Pikiran Rakyat belum lama ini.

Adhim secara tajam mengkritik orientasi pemerintah yang dinilai tebang pilih. Ia mempertanyakan urgensi negara yang justru sibuk menyasar piring rakyat kecil, sementara triliunan rupiah uang negara menguap akibat kejahatan korporasi skala besar yang minim penindakan.

“Loh negara sekaya ini kok masih majaki tukang cukur dan warteg, agak aneh memang. Kebocoran anggaran negara yang harusnya dimaksimalkan itu yang dikejar. Mulai dari pertambangan ilegal, ekspor komoditas mentah tanpa izin, hingga dugaan kejahatan korporasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” paparnya.

Kekhawatiran juga muncul terkait potensi bergesernya fungsi instrumen keuangan digital menjadi alat pengawasan yang berlebihan terhadap aktivitas perputaran uang receh masyarakat bawah.

Adhim mendesak agar pemerintah mengalihkan fokus optimalisasi penerimaan pajaknya kepada sektor-sektor raksasa yang selama ini kerap lolos dari kewajiban.

“Mengejar penerimaan negara tidak seharusnya dimulai dengan mengaduk-aduk piring rakyat kecil, sementara potensi kebocoran dari sektor ekonomi besar belum sepenuhnya terselesaikan,” pungkas Adhim. JOS

Editor: SW