Konflik Papua Gak Usai-usai, Ternyata Ini Sebabnya

Highlights:

• Konflik di Papua masih terus berlangsung hingga kini. Pemicunya ternyata bukan hanya satu atau dua faktor, melainkan beberapa faktor yang menjadikannya kompleks. Tak cuma soal keamanan, Papua juga menyimpan persoalan politik, ekonomi, sosial, sejarah, hingga identitas masyarakat.
• Selama ini berbagai pendekatan untuk menangani persoalan Papua belum selalu memberikan hasil yang optimal. Salah satu persoalannya adalah masing-masing pihak masih bekerja dengan cara dan kepentingannya sendiri sehingga koordinasi menjadi tantangan.
• Konsep Trias Kolaboratif Papua yang melibatkan tiga kelompok pun ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara komprehensif.

Jakarta – Seolah tak lekang oleh waktu, persoalan konflik dan turunannya di Papua masih terus berlangsung hingga kini. Pemicunya ternyata bukan hanya satu atau dua faktor, melainkan beberapa faktor yang menjadikannya kompleks. Tak cuma soal keamanan, Papua juga menyimpan persoalan politik, ekonomi, sosial, sejarah, hingga identitas masyarakat.

Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi atau satu pendekatan.

Hal tersebut menjadi gagasan utama Mayjen TNI Dr. Taufiq Shobri, M.Han dalam buku The Hope of Collaborative Leadership: Membangun Hubungan Sipil dan Militer dalam Mendukung Pertahanan Negara.

Buku yang berasal dari hasil penelitian disertasi ini menawarkan pendekatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor ekonomi untuk menghadapi persoalan Papua.

“Papua bukan sekadar persoalan keamanan, dan juga bukan hanya soal permasalahan pembangunan politik, tetapi lebih merupakan permasalahan yang multidimensi,” ujar Taufiq dalam acara peluncuran buku The Hope of Collaborative Leadership yang adalah bagian dari acara “Indonesia Collaborative Forum 2026: Collaborative and Strategic Leadership for Prosperity and Self-Reliance” yang diadakan Infobank Media Group di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurut Taufiq, selama ini berbagai pendekatan untuk menangani persoalan Papua belum selalu memberikan hasil yang optimal.

Salah satu persoalannya adalah masing-masing pihak masih bekerja dengan cara dan kepentingannya sendiri sehingga koordinasi menjadi tantangan.

“Temuan penelitian mengarahkan perhatian bukan semata-mata pada kecanggihan instrumen, tetapi pada fragmentasi,” katanya.

Taufiq menjelaskan, ada enam dimensi yang saling berkaitan dalam persoalan Papua, yakni sejarah, politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan identitas. Persoalan tersebut tidak bisa dipisahkan karena satu masalah dapat memengaruhi masalah lainnya.

Karena itu, ia menawarkan konsep Trias Kolaboratif Papua yang melibatkan tiga kelompok. Pertama, aktor negara seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kedua, aktor sipil seperti tokoh adat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat. Ketiga, aktor ekonomi yang mencakup BUMN, koperasi, investasi, dan pelaku pembangunan.

Ketiganya tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran satu sama lain. Justru, masing-masing tetap menjalankan tugasnya, tetapi bekerja dalam satu arah yang sama.

Untuk menghubungkan berbagai kepentingan tersebut, Taufiq menawarkan peran lead integrator sebagai pihak yang mengorkestrasi kerja sama antarpihak.

“Ini bukan untuk menghilangkan batas peranan masing-masing aktor, melainkan untuk membangun kemampuan bekerja bersama menghadapi persoalan yang tidak mungkin diselesaikan satu institusi saja,” jelasnya.

Gagasan tersebut dibangun berdasarkan penelitian terhadap 15 informan dengan latar belakang kompetensi dan pengalaman yang relevan.

Data penelitian kemudian dianalisis untuk memetakan persoalan, meminta penilaian para ahli, menyusun strategi, hingga menentukan prioritas dalam model kolaborasi yang ditawarkan.

Bagi Taufiq, kuncinya bukan memilih antara keamanan, kesejahteraan, atau dialog. Ketiganya justru harus berjalan bersama.

“Masalah multidimensional membutuhkan pendekatan yang terintegrasi,” kata Taufiq.

Ia pun menilai langkah berikutnya bukan berhenti pada gagasan, tetapi memastikan hasil penelitian dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program nyata.

Penguatan data, kerja sama lintas sektor, kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, implementasi program, hingga evaluasi menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Dengan pendekatan itu, harapannya persoalan Papua tidak lagi dilihat sebagai tanggung jawab satu pihak. Pemerintah, masyarakat, dan sektor ekonomi perlu memiliki ruang untuk bekerja bersama sesuai perannya masing-masing. ASP