Dari “IQ Einstein” ke Staf Ahli: Kualifikasi Buruh Versi Istana Adalah Jilat
Jakarta – Ada pepatah lama: “Puji setinggi langit, dapat kursi sempit”. Pepatah itu hidup lagi.
Ingat statement Said Iqbal 10 Juni 2024? Presiden Partai Buruh itu bilang Prabowo punya IQ 170, “sama kayak Einstein”. Belum cukup, dia nambah: “Sehari baca 50 buku. Menterinya nanti kedodoran”. Pujian setinggi Monas, lengkap dengan bumbu Hambalang dua kali ukuran ruangan isinya buku semua.
Fast forward ke Juni 2026: Said Iqbal sekarang duduk manis jadi Staf Ahli Presiden bidang Ketenagakerjaan. Kursi didapat. Pujian lunas.

Kebetulan? Nggak juga.
Dulu Said Iqbal yang paling galak. Demo ke DPR, teriak “cabut outsourcing!”, “upah layak untuk buruh!”. Sekarang setelah dapat stempel “Staf Ahli”, nadanya melunak. 10 Juni 2024 dia bilang menteri “kedodoran” ngadepin Prabowo. Hari ini dia bagian dari “menteri yang kedodoran” itu.
Ini pola yang berulang. Prabowo nggak nanya: “Kamu ngerti makro fiskal nggak?” Nggak nanya: “Pernah mimpin 1.000 orang nggak?” Yang ditanya: “10 tahun terakhir kamu belain saya nggak?”
Hasilnya: Ketenagakerjaan diisi orang yang pernah bilang bosnya IQ-nya ngalahin penemu relativitas. Menteri lain: banyak yang “bekas tim sukses”, “teman lama”, “yang setia”. Kapasitas? Nomor dua.
Henry Ford pernah bilang: “Bekerja keras bersama orang yang Anda sukai akan membuat kerja jadi gampang.” Versi Istana: “Bekerja asal loyal, kerja jadi gampang masuknya.”
John Adams juga udah ngingetin 200 tahun lalu: “Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Segera ia akan menghamburkan, memboroskan, dan menghancurkan dirinya sendiri.”
Nah, ini dia proses “menghamburkan” itu. Jabatan publik jadi hadiah loyalitas. Kualitas jadi korban. Akibatnya? Kebijakan lahir bukan dari data, tapi dari rasa terima kasih.
Ironisnya, Jumat besok massa kembali mau demo. Dulu Said Iqbal teriak paling depan. Sekarang dia duduk di meja yang sama bikin kebijakannya. Mau demo ke siapa? Demo ke diri sendiri?
Ini namanya “masuk ke dalam sistem untuk mengubah sistem” atau “masuk ke dalam sistem lalu sistem yang mengubah kamu”? Jawabannya udah ketebak.
“Menuju kehancuran” itu bukan hiperbola. Negara nggak hancur karena koruptor kelas kakap doang. Negara hancur pelan-pelan saat standar hancur. Saat IQ Einstein dipakai buat validasi, bukan buat ngitung APBN. Saat Staf Ahli dipilih karena pernah muji, bukan karena pernah menyelesaikan konflik industrial.
Kalau pembantu presiden kualifikasinya “jago jilat”, ya jangan heran kalau kebijakannya belepotan.
Jumat besok mau demo? Buruh mau ikutan juga? Boleh. Tapi siap-siap spanduknya ganti: “Tuntut keadilan!” jadi “Tuntut mantan ketua kita yang sekarang jadi staf ahli!”
Sarkas? Iya. Nakal? Pasti. Tapi kalau nggak disindir begini, kapan lagi kita ngajarin penguasa: negara ini bukan warung kopi buat bagi-bagi kursi. (Darto Wiryosukarto)

