OJK dan Kepala Daerah Kompak Genjot Ekonomi Regional, Pembiayaan Alternatif Jadi Senjata Baru

Highlight:

• OJK memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
• Kepala daerah didorong memanfaatkan pembiayaan alternatif seperti KPBU dan pinjaman daerah untuk pembangunan.
• Pengembangan wirausaha muda, sektor pangan, dan ketahanan ekonomi daerah jadi fokus utama konferensi OJK 2026.

Jakarta– Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pengembangan ekonomi regional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah tersebut dibahas dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar OJK di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Forum itu menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Dalam diskusi tersebut, isu pembiayaan pembangunan daerah menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah dinilai perlu lebih kreatif mencari sumber pendanaan di luar transfer pusat.

Bima Arya mengatakan, pembangunan daerah harus disusun berdasarkan potensi ekonomi lokal yang diterjemahkan secara konkret dalam dokumen perencanaan daerah.

“Kita ingin juga setiap kepala daerah itu memastikan bahwa di dokumen perencanaan pembangunan, ada RPJMD, ada RKPD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, ada Musrenbang, ini semua diterjemahkan dan disandingkan dengan potensi-potensi lokal,” ujarnya.

Menurut Bima, daerah juga harus mulai aktif memanfaatkan skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak terhambat keterbatasan fiskal.

“Kalau orang berpikirnya simple, TKD dikurangin selesai, ya sudah, nggak akan ke mana-mana. Tapi banyak kepala daerah yang memilih untuk mencari alternatif financing tadi. Bisa KPBU, pinjaman daerah,” katanya.

Wirausaha Muda dan Ketahanan Pangan Jadi Fokus

Di sisi lain, Herman Deru menyoroti pentingnya mencetak wirausaha muda untuk memperkuat ekonomi Sumatera Selatan, terutama pada sektor pangan dan komoditas unggulan.

“Kita ada program 100 ribu Sultan Muda. Bagaimana mereka menjadi pejuang ekonomi, anak-anak muda ini yang memang difasilitasi awalnya. Bagaimana mereka menjadi pengusaha yang bankable, bagaimana mereka menjadi pengusaha yang ngerti ekspor,” jelas Herman.

Sementara itu, Emil Dardak menjelaskan Jawa Timur sedang memperkuat ekosistem pertanian dan peternakan melalui program vokasi dan akses pembiayaan bagi generasi muda.

“Kita punya Youth Agri-Future Hub namanya programnya. Dan kita punya program vokasi untuk ruminansia, jadi ada pendidikan formalnya, ada ekosistem informalnya. Ini digabung dengan program KUR yang disosialisasikan ke anak-anak muda tadi sehingga mereka bisa lebih mudah mengakses,” ucapnya.

Ahmad Luthfi menambahkan, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Menurutnya, provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, pemerintah provinsi menggunakan collaborative government.

“Dari unsur OJK kita tarik, BI kita tarik, insan kampus kita tarik, media massa, kemudian pemerintah bersama para bupati dan wali kota,” katanya.

Melalui forum tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pembiayaan daerah yang inklusif dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*) RAL