Kemungkinan Perundingan AS-Iran Masih Kabur

Oleh Mahendra Siregar, Pemerhati Geopolitik

MASA jeda lima hari pertama Amerika Serikat (AS)/Donald Trump menunda penyerangan terhadap pembangkit listrik Iran berakhir hari ini, Jumat 27 Maret 2026. Trump sudah menyampaikan pesan tadi malam bahwa masa jeda itu diperpanjang 10 hari lagi sampai dengan 6 April. Alasan Trump, terjadi pembicaraan awal positif yang dapat menuju kepada negosiasi langsung maupun melalui mediator dalam waktu dekat.

Namun, sebaliknya, Iran tetap menyangkal bahwa ada pembicaraan itu dan terus-menerus mengingatkan dunia bahwa Iran sudah sangat tidak percaya kepada Trump dan tim perundingnya. Sebab, sudah dua kali Iran dikelabui AS dengan menyerang Iran saat negosiasi sedang berlangsung.

Jadi, apa alasan perpanjangan itu sebenarnya, apalagi kedua pihak yang berperang itu justru menuntut prasyarat yang sangat jauh bertolak belakang untuk dapat dimulainya pembicaraan awal. Banyak negara dan analis yang skeptis terhadap kemungkinan dilakukannya perundingan. Namun, sebaliknya, dunia memang tidak memiliki pilihan lain kecuali berharap komunikasi di antara kedua pihak itu berjalan lebih baik sehingga dapat menuju perundingan.

Paket Prasyarat yang Kontradiktif

Saat ini tampaknya terkonfirmasi bahwa belum ada pembicaraan maupun komunikasi langsung antara pemerintah AS dan pemerintah Iran menuju pembicaraan terkait gencatan senjata, apalagi perundingan perdamaian. Kesimpulan itu mempertimbangkan Trump yang terus-menerus menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran sudah dilakukan, namun di lain pihak Iran mengatakan tidak ada sama sekali pembicaraan. Sehingga, mayoritas analis sepakat bahwa yang terjadi adalah komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga.

Ada sejumlah negara yang di belakang layar sudah melakukan peran penengah itu, antara lain Oman, Turki, Mesir, dan Pakistan. Dari empat negara itu, tampaknya yang paling bisa diterima oleh kedua pihak adalah Pakistan.

Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir (lebih dikenal dengan pangkat Field Marshall) adalah orang paling berpengaruh di Pakistan. Dia dikenal baik oleh Trump, juga oleh RRT dan negara-negara Timur Tengah karena berperan penting mengakhiri pertikaian perbatasan dengan India yang berisiko tinggi bagi kedua negara bersenjata nuklir di Asia Selatan itu pada tahun 2025. Dalam peran penengah ini, Jenderal Munir melakukan pembicaraan dengan Trump yang kemudian menginformasikan 15 prasyarat perdamaian yang dituntut AS dari Iran.

Sedangkan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, melakukan pembicaraan dengan pimpinan Iran dan menerima komunikasi 5 prasyarat perdamaian dari pihak Iran kepada AS. Pakistan memang ditengarai merupakan salah satu negara yang memberikan asistensi kepada Iran dalam pengembangan nuklirnya, sehingga tentu memperoleh kepercayaan negara itu.

Sekalipun terdapat 15 prasyarat dari AS terhadap Iran, namun secara ringkas paket itu dapat diringkas dalam 5 butir: (1) pelucutan fasilitas nuklir; (2) melarang pengayaan uranium; (3) pembatasan produksi missile; (4) menjamin kebebasan pelayaran secara aman melalui Selat Hormuz; dan (5) menghentikan dukungan Iran kepada para sekutunya/proxies di kawasan.

Di lain pihak, Iran menyampaikan balasan, 5 butir: (1) jaminan bahwa tidak akan ada serangan lagi di masa depan ke Iran; (2) pencabutan sanksi yang dikenakan kepada Iran selama ini; (3) menerima kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh perang; (4) penetapan sistem pembayaran baru untuk melintasnya kapal di Selat Hormuz; dan (5) penutupan seluruh basis militer AS di kawasan.

Melihat kedua paket prasyarat itu, hampir semua analis menilainya sebagai non-starter. Artinya, perbedaan terlalu ekstrem sehingga sangat tidak mungkin memulai suatu pembicaraan apa pun.

Kenapa Trump Memperpanjang Batas Waktu?

Berdasarkan kondisi itu, lalu kenapa Presiden Trump justru menyampaikan bahwa telah terjadi progres yang baik, sehingga memberikan tambahan waktu 10 hari lagi untuk mendorong pembicaraan? Dalam konteks ini, sebenarnya dunia sudah mengenal cukup baik teknik negosiasi Trump, belajar dari berbagai proses sebelumnya. Terutama dari negosiasi tarif dagang unilateral tarif AS yang berawal pada Liberation Day 2 April 2025. Lebih khusus lagi negosiasi Agreement on Reciprocal Trade/ART antara AS dan RRT, yang sampai saat ini masih belum tuntas.

Pada Liberation Day Trump menetapkan Tiongkok (RRT) terkena 35% tarif resiprokal di atas tarif yang sudah berlaku sebelumnya, yang kemudian ditingkatkan menjadi 125%-145% pada April-Mei 2025. RRT kemudian membalas dengan mengenakan 25% tarif terhadap batu bara, LNG, dan meşin pertanian bersamaan dengan investigasi terhadap perilaku perdagangan perusahaan-perusahaan AS di RRT, dan 125% pada produk-produk impor lainnya dari AS. Pada Juni-September 2025 AS menaikkan 50% lagi tarif untuk baja dan aluminium RRT, dan 50% tarif baru untuk sejumlah produk manufaktur.

Setelah periode eskalasi yang merugikan AS maupun RRT, lalu pada November 2025 terjadi de-eskalasi hasil pertemuan di Korea. Kedua negara sepakat untuk menghentikan eskalasi tarif lebih lanjut selama setahun. Dan, sebagai penggantinya, AS mengenakan tarif resiprokal 10% kepada produk RRT yang diperpanjang berlakunya sampai November 2026, dan RRT kembali membeli kedelai AS yang sebelumnya dihentikan untuk membalas perilaku AS. Para petani dan pemroses kedelai, seperti daerah pertanian umumnya di AS, adalah konstituen kuat Trump pendukung MAGA/America First. Semula perjanjian perdagangan ini diharapkan dapat disetujui secara prinsip pada kunjungan Trump ke Beijing akhir April ini. Namun, dengan terjadinya perang dengan Iran, pihak AS menundanya ke pertengahan Mei 2026.

Episode perundingan dagang AS-RRT ini menjadi rujukan penting bagi strategi dan metode perundingan Trump untuk hal lainnya, termasuk dengan Iran. Apabila pihak lawan rundingnya merespons dengan langkah keras, seperti yang ditunjukkan RRT tahun lalu, maka Trump akan mengeskalasi lagi ancamannya.

Dalam konteks dengan Iran, proses eskalasi itulah yang sedang dijalankan AS saat ini, yaitu memobilisasi kapal induk USS H.W. Bush dari Virginia ke Timur Tengah, mengirimkan 3.000 pasukan marinir dan 1.000 orang paratroopers untuk menjadi unit infantri yang siap diterjunkan ke Iran jika diperlukan. Selain itu, berbagai pernyataan maupun unggahan di media sosial berupa ancaman sangat keras terhadap risiko yang akan diterima Iran apabila tidak bersedia berunding terus-menerus dilancarkan. Pada saat yang bersamaan Trump “memberikan perpanjangan waktu” kepada Iran selama 10 hari.

Gertakan atau Rencana Strategik

Trump sepanjang karier dan profesinya jauh sebelum menjadi presiden dikenal sebagai pengusaha yang berhasil dengan menerapkan transactional deals. Pada tahun 1987, jurnalis Amerika, Tony Schwartz, menerbitkan buku The Art of the Deal yang menggambarkan kepiawaian Trump menyelesaikan banyak deals yang sangat sulit yang membawa kesuksesannya. Buku itu sempat menjadi New York Times bestseller selama 13 minggu, walaupun Schwartz sendiri di kemudian hari menyesali telah menulis buku itu, karena Trump sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam penulisannya.

Mungkin belajar dari pengalaman runding AS-RRT, dan berbekal pengalamannya sendiri berunding dengan Trump dan dikelabui, Iran menyampaikan 5 prasyarat yang sangat berat dan pasti tidak akan disetujui oleh presiden AS mana pun. Di lain pihak, paket prasyarat Iran yang berat itu, ditambah dengan posisi keras bersikukuh tidak berbicara dan tidak mau berbicara dengan AS, telah memaksa Trump memperpanjang jeda waktu.

Hal lain yang mencengangkan pihak AS dan dunia adalah adanya isyarat dari Iran bahwa hanya akan mau berbicara dengan Wapres JD Vance, tidak dengan pimpinan Tim Runding Trump selama ini, Steve Witkoff dan Jarred Kushner. Permintaan Iran itu sangat cerdik. Di satu sisi, Vance yang adalah veteran perang Irak, menganut aliran MAGA dan America First yang percaya dengan pendekatan isolasionisme AS. Artinya, AS tidak usah menjadi polisi, penengah atau ikut campur dengan urusan negara lain mana pun di dunia. Terlebih lagi sampai mengirimkan pasukan dan terlibat perang di belahan bumi lain yang bukan kepentingan langsung AS. Di lain sisi, Vance sebagai wapres adalah salah satu calon kuat capres di tahun 2028, karena Trump secara konstitusional tidak bisa mencalonkan diri lagi.

Dalam kondisi normal, isyarat Iran menginginkan hanya bicara dengan wapresnya mungkin akan ditolak Trump, karena sejak perang Iran dimulai awal Maret Vance memang agak tersisihkan dengan posisinya yang anti-perang di kawasan yang jauh itu. Namun, tentu saja dengan batas waktu ketat kampanye Pemilihan Legislatif di AS yang sangat berisiko baginya, Trump tampaknya akan tidak keberatan. Bagaimanapun Vance masih di bawah kendalinya.

What’s Next?

Dengan perkembangan yang cepat itu, lalu apa yang mungkin dapat terjadi? Setidaknya ada tiga skenario yang mungkin dapat terjadi.

Skenario pertama, kedua pihak akan “memperbaiki” paket prasyarat yang disampaikan sehingga lebih realistis untuk menuju pembicaraan awal. Pihak Iran tentu harus menerima isu pengawasan pengayaan uranium dan senjata nuklir. Namun, bisa saja Iran meminta hal itu dilakukan oleh PBB ketimbang IAEA, dengan mengikutsertakan inspektur dari negara-negara yang dipercaya oleh Iran. Di lain pihak, AS harus mengakui diperlukannya perjanjian di kawasan itu untuk tidak melakukan serangan lagi ke Iran, termasuk oleh Israel, dan sebaliknya Iran tidak menyerang negara-negara tetangganya.

Sistem keamanan dan keselamatan pelayaran melalui Selat Hormuz tentu juga merupakan kepentingan besar kedua pihak, maupun dunia. Iran diperkirakan akan menuntut imbalan untuk menjalankan sistem itu, semacam toll fee atau iuran para pengguna jasa yang utamanya adalah negara-negara GCC dan mitra dagang mereka.

Sebagai kompensasi dari kedua hal di atas, Iran juga diperkirakan akan menuntut pencabutan sanksi meluas yang berlaku sampai saat ini. Juga kemungkinan ganti rugi atas kerusakan dan kehancuran luar biasa yang terjadi akibat serangan AS dan Israel selama perang ini.

Apabila ketiga elemen ini menjadi bagian dari revisi rumusan paket prasyarat kedua pihak, ditambah Wapres Vance memimpin perundingan AS dengan Iran, maka probabilitas terjadinya pembicaraan awal atau setidaknya komunikasi lanjutan lewat pihak ketiga akan lebih realistis.

Skenario kedua, kedua pihak bersikeras dengan posisinya masing-masing sehingga terjadi deadlock. Hal ini dapat dipastikan berlanjut kepada eskalasi militer oleh kedua pihak. Dari pihak AS dapat saja menerjunkan pasukan infantrinya ke Pulau Kharg untuk menguasai fasilitas migas Iran, atau pulau lainnya yang lebih dekat dengan Selat Hormuz. Sudah dapat dipastikan bahwa Iran akan mencoba melumpuhkan pendudukan seperti itu, dan korban yang jatuh akan sangat meningkat, terutama di pihak AS karena struktur topografi di pulau-pulau itu yang rata dan terbuka.

Skenario ketiga, sekalipun terjadi kemajuan dalam proses mencari titik temu posisi kedua pihak, namun prosesnya lambat. Jika hal ini terjadi, maka Trump akan mengeskalasi serangan ke Iran untuk menekan Iran lebih kuat lagi. Sebaliknya, Iran dapat membalas dengan serangan ke Israel dan GCC lebih intens. Skenario ini berisiko karena akhirnya bisa menjadi skenario kedua seperti di atas, karena sangat sulit mengendalikan perang taktikal di lapangan. Skenario ini dapat berlangsung panjang sehingga dampaknya kepada kedua pihak, kawasan, dan ekonomi dunia sangat besar.

Berdasarkan ketiga skenario itu, tampaknya tidak ada pilihan bagi dunia selain terus berhadapan dengan ketidakpastian dan gejolak yang tinggi dalam beberapa minggu ke depan. Harga migas dunia, rantai pasok produk turunan migas, dan pasar keuangan akan terus dibayangi oleh perang di Iran dengan segala konsekuensinya.