Resensi Buku: Meredam Bara Konflik di Papua

Buku berjudul The Hope of Collaborative Leadership; Membangun Hubungan Sipil dan Militer Dalam Mendukung Pertahanan Negara, yang ditulis Dr Taufiq Shobri M.Han, menyadarkan pentingnya kepemimpinan kolaboratif yang adaptif, transformatif, dan mampu menyatukan kekuatan struktural militer dengan pendekatan sosial-politik dari sektor sipil untuk mengatasi konflik di Papua yang hingga kini tak kunjung padam.

• Judul: The Hope of Collaborative Leadership; Membangun Hubungan Sipil dan Militer Dalam Mendukung Pertahanan Negara Penulis: Dr Taufiq Shobri M.Han
• Penerbit : The Asian Post Publishing
• ISBN : 978-979-8338-39-7
• Jumlah : 200 halaman
• Cetakan Ke-1 : Oktober 2026

PAPUA adalah tanah yang kaya namun menyimpan bara. Konflik dengan diwarnai kekerasan senjata yang terjadi sejak 1969 sampai kini acapkali muncul.

September lalu, tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, meregang nyawa setelah ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Mulyama, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026. Mereka diserang saat menjalankan tugas menyalurkan bantuan.

Enam hari kemudian, seorang supir kendaraan umum asal Toraja, juga ditembak mati oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyebutkan sebanyak 163 orang korban tindak kekerasan akibat konflik dan kekerasan di Papua hingga bulan September 2026.

Jumlah korban yang meninggal mencapai 85 orang dan 78 orang mengalami luka-luka, dengan perinciannya meliputi warga sipil 124 orang, serta 22 orang aparat keamanan (TNI/Polri), serta 17 orang dari Kelompok Bersenjata Nonnegara di Papua.

Sebelumnya, sepanjang 2025, tercatat 134 orang meninggal dunia dari 85 hingga 116 kasus kekerasan, terdiri atas 77 warga sipil (termasuk anak-anak dan perempuan), 10 anggota Polri, 7 prajurit TNI, serta 40 anggota Kelompok Bersenjata Nonnegara di Papua.

Sementara itu, jumlah pengungsi hingga September 2026, berdasarkan laporan Human Right Monitor dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), mencapai lebih 125.000 jiwa warga sipil akibat dampak konflik dan operasi keamanan di pedalaman Papua.

Selama ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya menangani konflik Papua, mulai dari pendekatan keamanan, pembangunan kesejahteraan, hingga pemberlakuan otonomi khusus.

Berbagai instrumen kebijakan tersebut dirancang untuk meredam konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Secara empiris, konflik di Papua masih menunjukkan eskalasi kekerasan bersenjata yang signifikan.

Data menunjukkan terjadinya puluhan peristiwa konflik bersenjata dalam beberapa tahun terakhir yang melibatkan kelompok bersenjata nonnegara di Papua, aparat keamanan, dan berdampak langsung terhadap masyarakat sipil.

Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial yang berkepanjangan dan menghambat proses pembangunan serta penguatan ketahanan nasional di wilayah Papua.

Sebuah buku berjudul The Hope of Collaborative Leadership; Membangun Hubungan Sipil dan Militer dalam Mendukung Pertahanan Negara, membedah fenomena konflik Papua, mencoba membedah mengapa konflik Papua terus terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Buku yang ditulis Mayjen TNI Dr Taufiq Shobri ini merupakan pengembangan dari hasil disertasi Program Studi Doktor Ilmu Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, dengan judul Model Kepemimpinan Kolaboratif Hubungan Sipil dan Militer Guna Penyelesaian Konflik di Papua dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara.

Melalui buku tersebut, Taufiq Shobri menggarisbawahi kembali faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik Papua sebagaimana telah diidentifikasi para ahli maupun peneliti.

Dalam penelitiannya, penulis merumuskan dan memvalidasi Model Trias Kolaboratif Papua sebagai model kepemimpinan kolaboratif sipil-militer dalam penyelesaian konflik Papua pada level strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan holistik melalui kolaborasi lintas sektor yang dapat mengatasi kelemahan dari model kepemimpinan konvensional melalui kepemimpinan kolaboratif yang mengintegrasikan elemen sipil dan militer.

Setelah memaparkan awal mula konflik termasuk faktor sejarah maupun perkembangan lingkungan yang makin kompleks hingga memaparkan keseluruhan hasil penelitian yang mengarah pada pentingnya pendekatan strategis yang mampu mengintegrasikan aktor, kepentingan, kebijakan, dan sumber daya dalam suatu kerangka kepemimpinan kolaboratif yang adaptif, terkoordinasi, dan berkelanjutan, penulis membuat Kesimpulan di bab ketujuh.

Pertama, hasil penelitian mengindikasikan bahwa pola penyelesaian konflik Papua yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter konflik dalam lingkungan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible).

Kedua, temuan penelitian mengarah pada kebutuhan untuk memperkuat pergeseran dari pendekatan sektoral menuju pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Ketersediaan kebijakan dan sumber daya belum dengan sendirinya menghasilkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan apabila implementasinya masih terfragmentasi.

Persoalan utamanya tidak semata-mata terletak pada kekurangan instrumen kebijakan, tetapi juga pada koordinasi, integrasi kebijakan, dan kemampuan mengorkestrasi berbagai aktor yang terlibat.

Ketiga, berdasarkan sintesis hasil penelitian, dirumuskan Model Trias Kolaboratif Papua sebagai arsitektur kepemimpinan kolaboratif pada tingkat strategis yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu aktor negara, aktor sipil, dan aktor ekonomi. Aktor negara mencakup TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi keamanan, ketertiban, kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Aktor sipil mencakup tokoh adat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat yang berperan dalam membangun legitimasi sosial, dialog, mediasi, dan transformasi konflik.

Aktor ekonomi mencakup BUMN, pengusaha lokal, dan koperasi yang berperan dalam penguatan ekonomi lokal, inklusi, penciptaan kesempatan, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Ketiga pilar tersebut tidak ditempatkan dalam hubungan hierarkis, melainkan sebagai unsur dengan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Integrasi ketiganya dimaksudkan untuk menyelaraskan dimensi keamanan dan pemerintahan, legitimasi dan transformasi sosial, serta pembangunan ekonomi dalam satu kerangka kepemimpinan kolaboratif.

Dalam pengantarnya, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro M.Sc., M.A., PhD, Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Energi, mengatakan bahwa penelitian yang diulas dalam buku The Hope of Collaborative Leadership menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak hanya cukup hanya bergantung pada model kepemimpinan konvensional, melainkan membutuhkan pendekatan holistic dan lintas sektor yang mengintegrasikan elemen sipi dan militer.

Sejumlah tokoh ikut memberi testimoni dalam sampul belakang buku ini.

“Berpijak pada kajian empiris tentang penyelesaian konflik Papua, The Hope of Collaborative Leadership menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam membangun kepercayaan timbal balik antara negara dan masyarakat, memastikan stabilitas keamanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsive terhadap dinamika lokal,” tulis Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., Wakil Menteri Pertahanan RI.

“Penelitian yang paparkan dalam buku ini menyebutkan bahwa selain pilar aktor negara yang mencakup TNI-Polri dan aktor sipil yang mencakup tokoh adat, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil, juga ada aktor ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal dan BUMN yang berperan membuka akses ekonomi yang inklusif untuk meredam konflik seperti terjadi di Papua,” tulis Rosan P. Roslani MBA, CEO BPI Danantara dan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah.

“Buku berbasis penelitian ini mendapatkan temuan bahwa kepemimpinan kolaboratif sipil-militer sebagai suatu model strategis untuk merespons eskalasi konflik di Papua. Selain menawarkan kerangka konseptual oleh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi peran aktor sipil, buku ini ikut memperkaya khazanah intelektual dan literatur di bidang ilmu pertahanan,” tulis Letjen TNI (Purn) Dr Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A, Rektor Universitas Pertahanan.

“Buku ini menyadarkan pentingnya kepemimpinan kolaboratif yang adaptif, transformatif, dan mampu menyatukan kekuatan struktural militer dengan pendekatan sosial-politik dari sektor sipil untuk mengatasi konflik di Papua. Masyarakat Papua yang multi-etnis membutuhkan kepemimpinan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat adat untuk merealisasikan program pemerintah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat asli Papua,” Prof Dr Balthazar Kambuaya MBA, Guru Besar Universitas Cendrawasih.

“Buku ini sangat menarik karena menyajikan permasalahan konflik di Papua yang terus berlangsung di era desentralisasi yang tidak hanya menuntut pemahaman terhadap akar permasalahan dan dinamika sosial-politiknya, tetapi juga menuntut adanya strategi penyelesaiannya yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan dukungan penelitin komprehensif,” tulis Jemmy Atmadja, SE., M.E, Presiden Direktur Maximus Insurance yang juga Pembina Yayasan Jagoan Indonesia. (KM)