Demo 28 Oktober: Usung 5 Tuntutan, Melawan dengan Aksi 3 Jari, Pemerintah Diminta Turuti atau Silakan Pergi
Demo 28 Oktober 2026 di Bundaran HI membawa lima tuntutan mahasiswa, dari penanganan bencana ekologis hingga kebebasan sipil, dengan tema “Tepati atau Pergi”. (Foto: Istimewa)Highlight:
- Demo 28 Oktober 2026 di Bundaran HI mengusung tema “Tepati atau Pergi” dengan simbol perlawanan tiga jari.
- BEM UI dan sejumlah elemen mahasiswa membawa lima tuntutan, mulai dari lingkungan, anggaran, pendidikan, hukum, hingga demokrasi dan HAM.
- Mahasiswa menyoroti program MBG dan KDMP serta mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
Jakarta— Simbol tiga jari (three-finger salute) yang dipopulerkan novel The Hunger Games menjadi jargon pemersatu demo mahasiswa dan elemen masyarakat hari ini, Rabu, 28 Oktober 2026 Di Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia dipilih menjadi titik demonstrasi.
Aksi diinisiasi oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat).
Di Jakarta, aksi demo dimotori oleh BEM UI. Di luar Jakarta ada BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, serta BEM Universitas Diponegoro Semarang.
Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, sampai BEM KM Universitas Negeri Semarang, juga turut turun ke jalan.
Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut demo 28 Oktober 2026 merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dihelat di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026—bertepatan dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran.
Demo kali ini mengusung tema “Tepati atau Pergi.” Di media sosial, mereka menonjolkan simbol tiga jari (three-finger salute) yang dipopulerkan novel The Hunger Games sebagai materi kampanye.
BEM UI menyatakan bahwa three-finger salute “telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi.”
Jauh sebelum riuh di jalanan, three-finger salute, sambung BEM UI, “telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia.”
“Mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté [kebebasan], égalité [kesetaraan], dan fraternité [persaudaraan],” ucap BEM UI.
Demo kali ini bukan aksi tanpa arah. Mereka datang dengan paket lengkap: 5 tuntutan yang merangkum semua kegelisahan publik, mulai dari hutan yang terbakar, anggaran yang bocor, hingga ruang sipil yang makin sesak.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menyebut lima tuntutan itu dibagi ke dalam lima sektor krusial.
Isinya tidak jauh berbeda dari demo 20 Oktober lalu, karena menurutnya, masalahnya memang belum beres, apalagi dijawab.
Berikut daftar 5 tuntutan yang akan mereka teriakkan di Bundaran HI:
- Sektor Lingkungan: Tetapkan Status Bencana Nasional.Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
- Sektor Ekonomi & Anggaran: APBN Untuk Rakyat, Bukan Untuk Gimmick Politik.Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis seperti MBG dan KDMP.
- Sektor Sosial & Pendidikan: Turunkan Biaya, Buka Akses.Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
- Sektor Hukum: Stop Hukum Jadi Alat Kekuasaan.Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Sektor Demokrasi & HAM: Kembalikan Kebebasan.
Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Untuk poin lingkungan, Namora menyoroti sikap pemerintah yang terkesan enggan mengakui skala bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, hingga Sumatera.
“Kami tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui,” sindir Namora, tajam.
Sementara di sektor ekonomi, BEM UI secara terang-terangan menyebut dua program jagoan pemerintah sebagai contoh pemborosan anggaran yang berbau kepentingan politik: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Di sini kita memberikan contoh MBG dan juga KDMP yang sudah jelas bahwa itu memiliki sifat yang koruptif ketika direncanakan,” ujar Namora.
Pesan mahasiswa kali ini jelas: anggaran negara bukan dana kampanye abadi. (DW)
