Kementerian Investasi/BKPM Dorong Hilirisasi dan Transisi Energi, Buka Peluang Investasi Rp2.133 Triliun
Highlights:
- Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, Rudi Salahuddin, menegaskan komitmen pemerintah untuk memobilisasi investasi dan hilirisasi guna membangun ekosistem ekonomi hijau di Indonesia.
- Sebagai langkah konkret, Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi yang memetakan 28 komoditas strategis di 8 sektor utama.
- Peta jalan ini memiliki potensi investasi yang fantastis, yakni mencapai 618,1 miliar dolar AS hingga tahun 2040. Rencana strategis ini juga diproyeksikan akan mampu menciptakan lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Jakarta – Transisi energi global yang terus meningkat membuka peluang besar bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2025, nilai investasi transisi energi global tercatat mencapai 2,3 triliun dolar AS, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024.
Momentum positif ini didorong secara masif oleh sektor transportasi elektrifikasi, pengembangan energi terbarukan, dan Pembangunan jaringan listrik.
Merespons tren global tersebut, Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, Rudi Salahuddin, menegaskan komitmen pemerintah untuk memobilisasi investasi dan hilirisasi guna membangun ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol, melainkan tengah berupaya membangun ekosistem manufaktur, rantai pasok domestik, serta inovasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Negara yang mampu menyediakan energi bersih sekaligus membangunekosistem industri akan semakin kompetitif dalam menarik investasi baru,” ujar Rudin dalam acara Seminar Nasional Green Economy 2045 di Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Kinerja investasi di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Pada semester pertama tahun 2026, realisasi investasi telah menyentuh angka Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan (YoY). Angka capaian ini setara dengan 49,5 persen dari target total tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun. Derasnya aliran investasi ini juga berhasil menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja, atau meningkat 15 persen.
Pemerataan ekonomi juga mulai terlihat, di mana investasi di luar Pulau Jawa mendominasi dengan capaian Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total realisasi.
Khusus untuk sektor hilirisasi, realisasi investasinya telah mencapai Rp300,1 triliun atau berkontribusi sebesar 29,7 persen dari total investasi. Meski demikian, Rudi menekankan bahwa konsep hilirisasi harus terus dikembangkan.
“Hilirisasi perlu bergerak lebih jauh dari pengolahan bahan baku menuju material, komponen, dan produk rendah karbon yang memiliki daya saing global,” paparnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi yang memetakan 28 komoditas strategis di 8 sektor utama. Peta jalan ini memiliki potensi investasi yang fantastis, yakni mencapai 618,1 miliar dolar AS hingga tahun 2040. Rencana strategis ini juga diproyeksikan akan mampu menciptakan lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Indonesia sejatinya memiliki potensi energi terbarukan nasional yang luar biasa, yakni mencapai 3.687 Gigawatt (GW), dengan potensi terbesar berasal dari tenaga surya yang mencapai 3.294 GW. Namun sayangnya, kapasitas yang telah dimanfaatkan saat ini baru sekitar 16,3 GW atau kurang dari 0,5 persen dari total potensi yang ada.
Fakta ini menunjukkan adanya ruang investasi yang masih sangat besar di sektor energi hijau. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034, Indonesia diproyeksikan membutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 GW. Dari total kebutuhan tersebut, porsi terbesar yakni 42,6 GW (61 persen) akan dipenuhi dari energi terbarukan, disusul 10,3 GW (15 persen) dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW (24 persen) dari energi fosil.
“Implementasi RUPTL ini membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun, termasuk peluang sebesar Rp1.341,8 triliun untuk pembangkit EBT melalui skema Independent Power Producer (IPP).” Papar Rudi.
Selain nilai investasi yang fantastis, sektor ketenagalistrikan ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif, yakni membutuhkan lebih dari 836.000 pekerja, di mana lebih dari 760.000 di antaranya merupakan pekerjaan di sektor ramah lingkungan (green jobs).
Sebagai penutup, Rudi mengingatkan bahwa visi transformasi menuju ekonomi hijau tidak dapat diwujudkan secara mandiri. Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kepastian regulasi, mempermudah perizinan, dan mengatur tata ruang.
Sementara itu, sektor swasta, BUMN, dan lembaga keuangan diharapkan dapat turut ambil bagian dalam memperkuat infrastruktur, pembiayaan, serta pengembangan sumber daya manusia. JOS

