Prabowo, Ekonomi, dan Simfoni Prioritas yang Hilang

NEGARA sedang tidak baik-baik saja. Rupiah melemah, IHSG anjlok, dan daya beli rakyat kempes. Tapi narasi dari Istana masih “Indonesia baik-baik saja”. Ini masalah.

Di atas ngerasa aman-aman saja, sementara di bawah sudah mau tenggelam.

Kita layak bertanya: sebenarnya pemerintahan ini mampu atau tidak? Kompeten atau tidak? Lha wong skala prioritas saja mesti diajarin.

Pemerintahan yang sehat itu kayak dompet: tahu mana yang bayar kontrakan dulu, mana yang bisa nunggu.

Hari ini prioritasnya jelas: jaga nilai tukar, jaga kepercayaan investor, jaga perut rakyat.

Faktanya: IHSG 18 Mei 2026 anjlok 1,85% ke level 6.599,24. Investor asing catat net sell Rp464 miliar dalam sehari. Aksi beli Rp8,54 triliun kalah telak sama aksi jual Rp9 triliun.

Investor asing itu barometer. Kalau mereka cabut dari saham dan lepas SBN, artinya mereka nggak percaya pemerintah bisa kelola APBN secara prudent dan terencana. Sinyal merahnya sudah bunyi.

Tapi apa yang kita lihat dari penguasa? Agenda yang jauh dari dapur ekonomi rakyat.

Data Wikipedia mencatat, sejak 20 Oktober 2024 Prabowo sudah terbang ke 54 negara. Di antaranya Prancis 4 kali, UEA 4 kali, Malaysia 5 kali. Kunjungan ke Tiongkok, AS, Rusia juga bolak-balik.

Yang jadi pertanyaan: dari semua cap di paspor itu, mana deal ekonomi konkret yang langsung menahan laju rupiah atau mengembalikan kepercayaan investor?

Kalau jawabannya sunyi, maka wajar publik curiga. Ironisnya, di sela-sela lawatan itu yang viral malah momen belajar bahasa Portugis dan Prancis. Lucu. Di saat rakyat ngitung beras, istana malah ngitung kosakata.

Investor melihat program prioritas pemerintah. Dua program yang paling disorot: Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Niatnya mulia, eksekusinya bikin APBN merintih. Keduanya dibiayai utang luar negeri yang angkanya sudah masuk ratusan triliun.

Ini bukan soal pelit anggaran sosial. Ini soal urutan. Di tengah gejolak global, prioritasnya harus “selamatkan mesin ekonomi dulu, baru bagi-bagi hasilnya”.

Sekarang mesinnya bocor, tapi bensinnya dipakai buat cat ulang mobil. Wajar investor gelisah.

Lalu, muncul wacana ekspor satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk tambang dan sawit. Katanya buat beresin kebocoran.

Padahal, penyakitnya bukan di pintu, tapi di penjaganya. Under invoicing dan transfer pricing itu soal pengawasan Dirjen Pajak dan keberanian berhadapan dengan konglomerasi.

Bikin lembaga baru yang transparansinya masih jadi tanya besar bukan solusi. Itu sama kayak rumah kemalingan, bukan ganti gembok, malah nambah pintu baru. Investor baca ini sebagai sinyal: aturan main bisa berubah lagi, risiko makin tinggi.

Ekonom-ekonom sudah lama ngingetin. John Maynard Keynes pernah bilang: “When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?” Pemimpin yang cerdas itu gesit ganti prioritas kalau data bilang ekonomi lagi sesak.

Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, juga bilang: “If you don’t have a strategy, you are part of someone else’s strategy”.

Tanpa skala prioritas yang jelas, Indonesia cuma jadi objek permainan pasar global, bukan subjek yang ngatur arah.

Prabowo punya tiga PR yang nggak bisa ditunda: benahi MBG biar fiskalnya sehat, evaluasi ulang Koperasi Merah Putih biar nggak jadi beban utang, dan tunjukkan keseriusan menjaga ekonomi makro.

Turunkan ego, dengar masukan, jangan cuma terima laporan “asal bapak senang”.

Negara ini butuh presiden yang baca grafik IHSG, bukan cuma buku bahasa asing sambil ngelus-ngelus kucing.

Negara ini butuh pemimpin yang tahu prioritas: ekonomi dulu, pencitraan belakangan.

Kalau prioritas masih hilang, jangan salahkan investor kalau mereka juga “mengambil prioritas” untuk #PergiAjaDulu. (Darto Wiryosukarto)