Apakah Krisis Minyak dan APBN Indonesia Terjadi dengan Ditutupnya Selat Hormuz?

Oleh Yazid Bindar, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.

SELAT Hormuz tertutup. Harga minyak melonjak ke US$100 per barel. Kapal tanker terjebak di lautan. Di Jakarta, anggaran negara bisa bergetar. Rakyat Indonesia boleh jadi belum merasakan dampaknya hari ini tetapi badai itu barangkali sedang menuju depan pintu. Bagaimana gambaran krisis yang sedang mengintai dan apa yang harus segera dilakukan.

Satu Selat, Satu Bencana

Bayangkan sebuah pintu laut yang laut banyak dilalui oleh kapal kapal tanker pembawa minyak mentah. Namun melalui pintu itulah hampir seperempat minyak bumi dunia mengalir setiap harinya. Itulah Selat Hormuz sebagai urat nadi energi global yang menghubungkan ladang-ladang minyak Timur Tengah dengan pasar-pasar besar di Asia, Eropa, dan Amerika. Dan kini, pintu itu ditutup paksa oleh Iran akibat meletus perang.

Bagi kebanyakan warga Indonesia, nama Selat Hormuz mungkin terasa jauh dan asing. Tapi dampaknya akan sangat dekat dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia, yang selama ini mengimpor lebih dari 300.000 barel minyak mentah setiap harinya untuk diolah di kilang dalam negeri, langsung kehilangan salah satu jalur suplai utamanya. Tanker-tanker raksasa yang membawa minyak mentah dari Arab Saudi, Irak, dan Kuwait ke kilang Pertamina di Cilacap, Balikpapan, dan Balongan kini terpaksa berhenti, mengambang di perairan internasional menunggu kepastian yang belum jelas kapan datangnya.

Relasi APBN dengan Harga Minyak Mentah Global

Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia berada di angka 70 dolar AS per barel. Angka itu adalah patokan. Dari situlah dihitung berapa besar subsidi BBM yang dianggarkan, berapa penerimaan negara dari sektor migas, dan berapa keseimbangan fiskal yang dijanjikan. Sayangnya, dunia tidak peduli dengan asumsi yang tertulis di atas kertas.

Harga minyak mentah kini telah melonjak ke level 100 dolar AS per barel bahkan sudah lebih— naik 43 persen di atas asumsi APBN. Bagi orang awam, selisih 30 dolar itu mungkin terdengar kecil. Tapi kalikan dengan lebih dari 300.000 barel per hari yang diimpor, lalu kalikan 365 hari dalam setahun, lalu konversikan ke rupiah dengan kurs yang juga ikut melemah karena situasi geopolitik — hasilnya adalah angka yang bisa membuat siapa saja tercekat. Para ekonom atau orang biasa tentu dapat memperkirakan tambahan beban subsidi energi yang akan ditanggung oleh APBN.

Kilang Minyak Kita Bisa Kehabisan Bahan Baku

Persoalannya tidak berhenti di soal harga. Ada ancaman yang lebih mendasar dan lebih segera: kilang-kilang minyak Indonesia bisa kehabisan bahan baku. Pertamina mengoperasikan enam kilang utama di seluruh nusantara dengan kapasitas total sekitar satu juta barel per hari. Kilang-kilang itu adalah “dapur” BBM nasional — dari situlah bensin, solar, avtur, dan elpiji yang kita pakai sehari-hari dihasilkan.

Dalam kondisi normal, stok minyak mentah di tangki penyimpanan kilang hanya cukup untuk 15 hingga 30 hari operasi. Artinya, jika dalam sebulan ke depan tidak ada kapal tanker yang berhasil masuk membawa crude oil dari kawasan Timur Tengah, kilang-kilang itu akan mulai mengurangi produksi. Dalam skenario terburuk, mereka terpaksa berhenti beroperasi. Dan bila kilang berhenti, maka Indonesia harus mengimpor BBM jadi dalam jumlah besar bertepatan ketika harga BBM di pasar internasional juga sedang meledak tinggi. Kita membeli mahal karena tidak punya pilihan. Itulah jebakan yang paling berbahaya.

Antrean Panjang di SPBU Bukan Sekadar Mimpi Buruk

Apa yang terjadi jika suplai BBM dalam negeri terganggu? Jawabannya sudah pernah kita rasakan pada skala kecil yaitu antrean panjang di SPBU, harga solar eceran yang melonjak, nelayan yang tidak bisa melaut karena solar langka, petani yang kebingungan karena ongkos transportasi pupuk melonjak. Kali ini, skenario yang sama bisa hadir dalam skala nasional dan berlangsung berbulan-bulan, bukan berhari-hari.

Efek dominonya akan sangat panjang. Transportasi darat yang tergantung pada solar akan menaikkan tarif angkut. Harga bahan pangan akan melonjak karena biaya distribusi membengkak. Industri manufaktur yang bergantung pada energi akan memotong produksi. Pesawat terbang mungkin mengurangi penerbangan karena avtur mahal. Naik nya harga harga hampir semua barang akan paling menyiksa karena menyerang kebutuhan paling dasar masyarakat.

Apakah Rupiah Pun Ikut Terseret ke Bawah?

Krisis energi tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa kawan: pelemahan nilai tukar. Ketika Indonesia harus membelanjakan lebih banyak dolar untuk membeli minyak yang mahal, permintaan terhadap dolar meningkat sementara cadangan devisa tergerus. Para investor asing yang panik akan menarik dananya dari pasar saham dan obligasi Indonesia, mencari tempat yang lebih aman. Hasilnya adalah Rupiah bisa melemah.

Pelemahan rupiah ini berbahaya ganda. Pertama, semua impor minyak dibayar dalam dolar yang artinya beban dalam rupiah otomatis bertambah berat walau harga dolar per barelnya tidak berubah sekalipun. Kedua, inflasi yang sudah tinggi akan semakin parah karena barang-barang impor lainnya juga jadi lebih mahal. Situasi terjepit bisa terjadi. Jika menaikkan suku bunga untuk menjaga rupiah, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan kredit menjadi mahal bagi dunia usaha. Jika tidak menaikkan suku bunga, rupiah bisa terus jatuh. Tidak ada pilihan yang mudah.

Antara Keadilan dan Keberlanjutan Fiskal

Di sinilah pemerintah menghadapi dilema yang paling berat. Di satu sisi, rakyat terutama yang berpendapatan rendah sangat bergantung pada harga BBM yang terjangkau. Menaikkan harga BBM di tengah krisis adalah pilihan yang secara politik sangat berisiko dan secara moral sangat menyakitkan. Di sisi lain, menanggung subsidi yang membengkak tanpa batas akan menggerus anggaran negara, memangkas dana pembangunan, dan berpotensi mendorong defisit APBN melampaui batas aman tiga persen dari Produk Domestik Bruto yang diamanatkan undang-undang.

Kita perlu jujur dengan diri sendiri: sistem subsidi BBM yang selama ini berlaku di Indonesia memang tidak ideal. Subsidi harga yang bersifat universal artinya semua orang termasuk yang mampu ikut menikmati BBM murah yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Setiap liter bensin bersubsidi yang masuk ke tangki BMW mewah adalah setiap liter yang diambil dari jatah pembangunan sekolah, puskesmas, dan jalan desa. Krisis ini, sepahit apapun, harus menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan sistemik ini.

Apa yang Harus Dilakukan Sekarang Juga?

Krisis tidak menunggu rapat kabinet selesai. Ada beberapa langkah mendesak yang harus diambil pemerintah dalam hitungan hari, bukan minggu. Yang pertama adalah diversifikasi jalur suplai minyak mentah secara darurat. Pertamina harus segera menghubungi pemasok alternatif di luar kawasan Teluk Persia — Afrika Barat seperti Nigeria dan Angola, Amerika Latin seperti Brasil dan Ekuador, serta menjajaki kemungkinan pembelian dari sumber lain yang tidak melewati Selat Hormuz. Harganya mungkin sedikit lebih mahal, namun jauh lebih baik daripada kilang mati dan SPBU kosong.

Langkah kedua adalah penerbitan APBN Perubahan segera untuk mengakomodasi realita baru harga minyak. Pemerintah tidak bisa terus berpura-pura bahwa harga minyak masih 70 dolar per barel. Revisi anggaran yang realistis dibutuhkan agar pengelolaan subsidi dan fiskal bisa lebih terencana. Bersamaan dengan itu, instrumen lindung nilai diaktifkan seperti membeli kontrak futures untuk mengunci harga beli minyak di masa depan pada tingkat yang lebih terjangkau sebelum harga naik lebih jauh lagi.

Saatnya Subsidi Tepat Sasaran, Bukan Subsidi untuk Semua

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi yang sudah lama tertunda harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar wacana. Modelnya sudah ada dan sudah terbukti di berbagai negara: ganti subsidi harga dengan subsidi langsung kepada orang yang berhak. Artinya, harga BBM dibiarkan mengikuti harga pasar, tetapi masyarakat berpendapatan rendah dibantu oleh negara kedalam bentuk skema skena bantuan sosial lainnya.

Model ini memutus hubungan langsung antara harga minyak dunia dan beban APBN. Ketika harga minyak naik, yang menanggung beban adalah mereka yang mampu dan bukan negara yang harus terus-menerus menambal lubang subsidi. Rakyat kecil tetap terlindungi melalui bantuan lyang tepat sasaran. Ini bukan kebijakan yang mudah secara politik, tapi ini adalah kebijakan yang benar secara ekonomi dan adil secara sosial.

Bangun Cadangan Minyak Strategis Sebelum Terlambat

Ada pekerjaan rumah besar yang selama ini terus ditunda. Indonesia belum memiliki cadangan minyak strategis nasional yang memadai. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa menyimpan cadangan minyak setara dalam durasi yang cukup panjang sebagai perlindungan dari krisis persis seperti yang kita alami sekarang. Indonesia? Cadangan kita masih dalam durasi yang pendek. Bila krisis terjadi maka ini membawa permasalahan lebih pelik yang bisa divergen.

Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak strategis apakah berupa tangki raksasa di darat maupun kapal tanker terapung yang difungsikan sebagai gudang mengambang. Ini bisa masuk dalam daftar prioritas infrastruktur nasional. Investasinya besar, tapi biayanya masih jauh lebih murah dibandingkan kerugian ekonomi akibat krisis yang berlangsung berminggu-minggu seperti sekarang. Ini adalah asuransi ketahanan energi yang kita butuhkan. Walaupun kini kita sudah terlambat membelinya.

Lepas dari Jebakan Minyak: Energi Terbarukan Bukan Lagi sekedar Pilihan tetapi Keharusan

Pada akhirnya, semua masalah yang kita hadapi hari ini bermuara pada satu akar yang sama yaitu ketergantungan kita pada minyak bumi impor. Indonesia adalah negara dengan potensi energi terbarukan yang luar biasa seperti matahari bersinar hampir sepanjang tahun dari Sabang sampai Merauke. Energi listrik bisa dibangkitkan dari segala sumber. Energi listrik untuk transportasi merupakan kewajiban sekarang ini untuk menggantikan energi bahan bakar minyak secara langsung pada kendaran transportasi. Panas bumi kita untuk dijadikan listrik adalah salah satu terbesar di dunia. Namun selama ini kita lebih suka membeli minyak dari negara lain daripada memanfaatkan kekayaan alam sendiri.

Krisis ini harus menjadi titik balik. Percepatan transisi energi terbarukan bukan lagi sekadar agenda lingkungan hidup. Ia adalah agenda ketahanan nasional. Setiap panel surya yang dipasang di atap rumah, setiap kendaraan listrik yang menggantikan motor bensin, setiap pembangkit listrik tenaga panas bumi yang beroperasi, adalah satu langkah Indonesia menjauh dari jerat ketergantungan pada Selat Hormuz. Kita tidak bisa mengubah geografi dunia. Tapi kita bisa mengubah cara kita bergantung padanya.

Krisis Ini Adalah Peringatan, Bukan Kutukan

Selat Hormuz ditutup bukan salah Indonesia. Kita tidak memilih untuk berada di tengah konflik ini. Tapi bagaimana kita merespons krisis ini adalah pilihan kita sepenuhnya. Pemerintah bisa memilih panik dan tambal sulam, atau bisa memilih untuk bertindak tegas, terencana, dan berani mengambil keputusan-keputusan sulit yang sudah terlalu lama dihindari.

Rakyat Indonesia pernah melewati berbagai badai ekonomi pada krisis 1998, pandemi 2020, guncangan-guncangan lain yang silih berganti. Kita selalu bangkit. Namun kebangkitan itu tidak datang dari keberuntungan semata. Ia datang dari kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang jernih, dan keberanian untuk berubah. Inilah saatnya. Hormuz mungkin sedang ditutup, ini saat nya menjadikan kejadian ini untuk mengeluarkan Indonesia dari perangkap minyak mentah dan BBM impor. Indonesia bisa lebih mandiri secara energi, lebih adil dalam berbagi beban, dan lebih tangguh menghadapi badai berikutnya dalam apa pun bentuknya.