Melalui Ekonomi Syariah, Kedaulatan Pangan Terus Didorong
THE ASIAN POST, YOGYAKARTA – Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo menjelaskan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dibutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholders, baik lembaga pendidikan, lembaga keuangan, pemerintah, pelaku industri, petani, dan masyarakat.
Dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian yang diadakan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (24/8), Abdullah menjelaskan, bahwa upaya swasembada dan ketahanan pangan merupakan upaya untuk menjaga lima dimensi dari tujuan atau maqoshid syariah, yaitu menjaga agama (hifdz diin), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz nasb), dan menjaga harta (hifdz maal).
“Selain itu, value chain di bidang pertanian juga perlu dioptimalkan, dari mulai produksi (pembibitan, pengolahan lahan, dan modal kerja), distribusi, hingga promosi,” ujarnya.
BNI Syariah juga mendorong ketahanan pangan nasional, diantaranya melalui penyaluran pembiayaan modal kerja kepada pelaku usaha pertanian, supply chain financing, cash management, maupun layanan transaksi perbankan syariah lainnya.
“Hingga Juni 2019, pembiayaan yang disalurkan BNI Syariah ke sektor pertanian, perburuan, dan sarana pertanian mengalami pertumbuhan 153% dibandingkan akhir tahun 2018,” ujar Abdullah.
Pada 2019, BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik (YHT) melanjutkan penyaluran bantuan di bidang pertanian terutama di daerah terpencil, diantaranya memberdayakan masyarakat untuk penyulingan daun kayu putih di Desa Ubung Jikumurasa, Maluku sebesar Rp200 juta, serta penyaluran bantuan Rp600 juta untuk pemberdayaan petani sereh wangi di Aceh.
