MK

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi isu yang mengatakan bahwa mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman bakal kembali menjadi Ketua MK.Isu tersebut muncul akibat adanya gugatan Perkara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. yang…

Jakarta - Ajang Pemilu 2024 sudah di depan mata. Pesta demokrasi lima tahunan yang seharusnya direspons dengan riang gembira ini dinilai oleh banyak pihak ternodai oleh praktik tidak patut yang dilakukan oleh elit politik saat ini. Putusan…

Jakarta— Saldi Isra, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan tidak melanggar kode etik terkait adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.Hal itu disampaikan Majelis Kehormatan…

Jakarta— Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan sebanyak 6 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti bersalah dan melanggar kode etik sebagai hakim anggota.Pelanggaran yang dilakukan para hakim MK ini sebagai buntut…

Jakarta— Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia maksimal 70 tahun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pada Senin (16/10/2023).Penolakan atas uji materi tersebut disampaikan oleh Ketua Mak Anwar…

Jakarta -- Polemik batas usia capres dan cawapres berakhir anti-klimaks. Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan yang diajukan mahasiswa FH UNS Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan…

Jakarta— Sidang judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyidik suatu perkara yang digelar Mahkamah Konsitutsi…

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana ke organisasi advokat tempatnya terdaftar. Hal itu disampaikan langsung oleh Hakim MK Saldi Isra atas…

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa DPR menghormati dan siap menjalani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan pileg 2024."Kami di DPR sepenuhnya menghormati dan siap…

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa undang-undang di Indonesia tidak ada yang mengatur jenis sistem pemilu legislatif atau pileg. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR…