Di Balik Meja Kabinet, Kartini Mencari Kursi

Oleh Darto Wiryosukarto, Managing Editor The Asian Post.

“Alangkah besar bedanya bagi segelintir orang yang mau belajar dan tahu, dengan mereka yang tidak.” — R.A. Kartini.

Sayang, di kabinet Prabowo-Gibran, “segelintir” itu justru jumlah menteri perempuannya. Dari 48 menteri, hanya 4 wajah Kartini yang nongol: Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata), Arifatul Choiri Fauzi (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak/PPPA), Meutya Hafid (Menteri Komunikasi Digital), dan Rini Widyantini (Menteri PAN/RB). Cuma 6,67 persen. Sisanya? Arena bromance birokrasi.

Sebelumnya ada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, yang jauh lebih baik dibanding empat perempuan yang tersisa di Kabinet Merah Putih. Sayangnya, diganti batangan juga, bahkan dengan kualitas omon-omon doang.

Pejabat setingkat menteri, dari 11 posisi, hanya ada 1 perempuan: Amalia Adininggar Widyasanti. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Kualitasnya juga tak lebih baik dari empat menteri di atas. Bahkan, diragukan, utamanya hasil hitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 dan 2025 versi BPS yang 5,03 persen dan 5,11 persen itu.

Agak mending di level wakil menteri (wamen). Dari 48 wamen, ada 7 wajah perempuan: Ribka Haluk (Wamendagri), Dyah Roro Esti Widya Putri (Wamendag), Diana Kusumastuti (Wamen PU), Veronica Tan (Wamen PPPA), Stella Christie (Wamen Dikti Saintek), Christina Aryani (Wamen Perlindungan Pekerja Migran), dan Ni Luh Puspa (Wamenpar).

Lumayan, 14,58 persen. Meski secara total masih belum njomplang. Jumlah penduduk perempuan per 2025 sebanyak 142 juta dari 286,69 juta populasi atau 49,99 persen. Nyaris fifty-fifty dengan penduduk laki-laki. Tapi, wakil yang duduk di pemerintahan masih sangat kecil. Jauh dari harapan Kartini.

Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal warna. Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), aroma testosteronnya menyengat. Panggungnya diisi seragam loreng, gestur komando, bahasa strategi. Maskulin jadi default, feminin jadi error.

Ada satu perempuan di Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang. Wakil Kepala. Background-nya komunikasi. Wartawan. Tapi ironis. Sebab, yang paling berisik dari BGN dan MBG justru mis-komunikasi: data carut-marut, sasaran meleset, dapur umum jadi dapur rumor. Kalau komunikasi adalah senjatanya, sayang pelurunya hampa. Memang, Kartini pernah menulis, “Jangan mengeluhkan soal-soal kecil.” Tapi ini bukan soal kecil—ini soal perut rakyat. Dan ketika pejabat komunikasinya gagal mengomunikasikan program, itu bukan glitch, itu gagal total.

Lalu mana program untuk ibu-ibu? Yang mengurus anak, pasar, posyandu, dan harga beras tiap pagi. Yang nyari di APBN, nyaris zonk. Ada, tapi suaranya kalah sama derap sepatu. Padahal, Kartini sudah wanti-wanti: “Adakah yang lebih mulia dari tugas perempuan menjadi ibu?” Di era Prabowo, jawabannya pahit: tugas itu mulia, tapi tak masuk Renstra.

Kita tidak minta kabinet jadi arisan. Kita minta representasi. Sebab kebijakan tanpa perspektif ibu adalah mobil tanpa spion: jalan terus, tapi buta apa yang dilindas di belakang. Di 2026, semangat Kartini belum padam. Ia hanya belum dapat panggung. Masih berdiri di pintu, mengetuk meja rapat yang isinya bapak-bapak semua.

Kalau benar ingin “Indonesia Emas”, jangan bikin Kartini cuma jadi nama jalan dan tanggal merah. Kasih ia kursi, kasih ia suara, kasih ia anggaran. Sebab tanpa perempuan, pembangunan cuma gagah di depan, kopong di belakang.

Sekarang, maukah Istana belajar dari Kartini? Atau cukup mengenangnya tiap 21 April, lalu membiarkannya jadi fosil di pidato? (*)