DPR

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 21 Agustus 2024, memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal UU Pilkada.Dalam putusannya, MK menyebut partai politik atau gabungan partai…

Jakarta -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pembentukan Pansus Angket Haji sepenuhnya merupakan kewenangan DPR. Namun, jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik tertentu."Muhammadiyah tidak…

Jakarta -- Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula melihat aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, Selasa, 9 Juli 2024.…

Jakarta -- Kabar mengenai batalnya akuisisi Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (BMI) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menarik perhatian kalangan legislatif. Mereka menilai, langkah BTN merupakan sebuah bentuk kehati-hatian bank…

Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono beserta Wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno hari ini, Senin, 3 Juni 2024.“Ini…

Bali— Semua berawal dari bernyanyi. Bakat bernyanyi menjadi bagian penting dari kesuksesan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia.Bakat itu pula yang mengantarkan menjadi bankir, sebelum melenggang ke parlemen.Di hadapan ratusan…

Jakarta - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan DPR akan memanggil perwakilan pemerintah terkait rencana pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dia mengatakan DPR akan meminta…

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah berupaya untuk melakukan hak angket di DPR terkait investigasi kecurangan Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pihaknya sedang…

Jakarta - Kebocoran 204 juta data pemilih tetap (DPT) pada situs KPU mendapatkan perhatian serius dari DPR. Dalam rapat Komisi I DPR dengan Kementerian Kominfo, Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis, mengatakan jika pengelola data harus…

Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa politik uang masih menghantui demokrasi di Indonesia. Bahkan, mayoritas masyarakat beranggapan 'serangan fajar' itu merupakan hal yang lumrah.Berdasarkan hasil riset yang…