Selama 2018, Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Menurun

THE ASIAN POST, JAKARTA — Indeks Demokrasi Indonesia (ID) tahun 2018 mengalami kenaikan 0,28 poin menjadi 72,39 dibanding tahun 2017.

Dengan demikian, tingkat demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kategori “sedang”.

IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar menyusun data tahunan ini.

Namun, dalam dokumen BPS yang dipublikasikan Senin (29/7), menyebutkan, indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2018 tercatat sebesar 78,46 atau turun 0,29 dibanding tahun 2017, dan masuk kategori sedang.

Begitu pun, indeks aspek hak-hak politik juga mengalami penurunan sebesar 0,84 poin menjadi 65,79. Adapun aspek lembaga demokrasi tercatat sebesar 75,25, atau naik 2,76 dibandingkan tahun sebelumnya.

Bila dirinci lebih dalam lagi, dari tiga aspek tersebut, hanya empat dari 11 variabel yang mengalami penurunan, yaitu kebebasan berkeyakinan (-1,42), partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah (-1,88), peran DPRD (-0,86) dan peran birokrasi pemerintah daerah (-0,52).

Untuk aspek kebebasan sipil, 5 dari 10 indikator mengalami peningkatan.

Peningkatan tertinggi pada indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (4,78 poin).

Sedangkan penurunan tertinggi pada indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (-7,91 poin).

Untuk aspek hak-hak politik, 2 dari 7 indikator mengalami peningkatan.

Peningkatan tertinggi pada indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi (2,30 poin).

Sedangkan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah turun 4,90 poin karena kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara pemerintahan.

Pada aspek lembaga demokrasi, 5 dari 11 indikator mengalami peningkatan.

Peningkatan tertinggi pada indikator kegiatan kaderisasi partai perserta pemilu (11,34 poin), sementara indikator Perda yang merupakan inisiatif DPRD turu 4,55 poin. []