OJK, LPS, dan Infobank Gelar Literasi Keuangan ke Ribuan Pelaku UMKM di Bali

Tabanan— Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Infobank Media Group bersama The Asian Post terus berupaya mendorong peningkatan literasi keuangan ke berbagai daerah.

Di tahun ini, OJK menyelenggarakan Literasi dan Edukasi Keuangan dengan mengusung tema Pemberdayaan Wanita Mandiri Melalui Cakap Keuangan, di Tabanan, Bali, pada Jumat (31/5/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan masyarakat Bali, khususnya kaum perempuan dan pelaku UMKM di sekitar Kabupaten Tabanan.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen menjelaskan, sebagai penopang ekonomi nasional, UMKM perlu terus diberdayakan melalui literasi dan inklusi keuangan.

Menariknya, banyak UMKM di Indonesia dirintis dan melibatkan kaum perempuan. Maka dari itu, OJK terus menggenjot pengembangan inovasi kaum hawa ini guna memperlebar akses pembiayaa UMKM dan meningkatkan keterampilan mereka.

“Inilah mereka para perempuan yang membutuhkan channeling terhadap keuangan. Kenapa OJK punya program yang salah satu fokusnya adalah perempuan? Karena kalau kita mengedukasi perempuan, kita mengedukasi seluruh keluarganya. Perempuan ini satu segmen yang dipercaya memiliki kekuatan yang dahsyat,” jelas Kiki.

Menurutnya, perempuan yang berdaya melalui literasi keuangan mampu mengedepankan kebutuhan keluarga. Melalui tangan-tangan para wanita ini akan tercipta generasi masa depan yang melek keuangan.

Ia pun memaparkan bahwa saat ini jumlah perempuan yang berwirausaha telah mencapai sekitar 37 juta orang.

Kontribusi pelaku UMKM perempuan terhadap PDB mencapai 9,1%, dan kontribusi perempuan dalam UMKM terhadap ekspor lebih dari 5%.

Jika melihat berdasarkan gender, lanjutnya, kaum hawa di Indonesia yang telah memahami produk/ layanan jasa keuangan sebesar 50,33% di mana sedikit lebih tinggi dibandingkan kaum pria 49,05%.

Adapun, tingkat inklusi atau akses perempuan menggunakan produk/jasa keuangan sudah menyentuh 83,88%, atau sedikit lebih rendah dibandingkan pria sebesar 86,28%.

Di kesempatan itu, Friderica juga meminta agar masyarakat mewaspadai jerat dari lembaga keuangan ilegal, baik itu pinjaman online (pinjol) tak berizin maupun investasi bodong.

Kata dia, tidak sedikit masyarakat yang telah tertipu dengan beragam modus.

“Sekarang banyak masyarakat yang mau dipinjam KTP-nya dengan iming-iming uang yang nggak seberapa. Uang itu akan habis tapi nama kita dicatat dan minjam ke bank nggak bisa. Putra dan putrinya juga diawasi bapak ibu. Jagan sampai nantinya si anak nggak bisa cari kerja,” jelasnya.

Berangkat dari itu, ia meminta agar masyarakat selalu memenuhi prinsip 2 L, yakni Legal dan Logis.

Legal berarti lembaga keuangan itu sudah memiliki izin di OJK, sedangkan logis berkaitan dengan imbal hasil yang wajar ketika berinvestasi.

Sementara di waktu yang sama, Indah Kurnia Anggota Komisi XI DPR menekankan pentingnya andil perempuan dalam mengelola keuangan dengan bijak.

“Cerdas keuangan itu bukan berarti uangnya banyak. Semua manusia yang normal tidak akan pernah merasa cukup. Belanja negara pun diberi ruang untuk defisit. Artinya belanjanya lebih banyak daripada penerimaan. Jadi jangan takut untuk kekurangan,” terangnya.

Indah kemudian mengungkapkan kelemahan UMKM yang selama ini masih relatif kurang baik di sisi kualitas dan permodalan.

Menurutnya, tidak sedikit dari pelaku UMKM yang masih belum pada posisi konsisten dan sustain atau berkelanjutan dalam menjalankan usaha.

“Dapat order 100 bagus, meningkat 500 masih bagus, begitu pembeli meras senang satu kontainer apa pertama yang dipikirkan? Uang atau modal. Modal itu akan bisa didapat kalau ibu dekat dengan perbankan,” sambung indah.

Indah menambahkan, sektor UMKM masih menjadi penopang dari ekonomi nasional yang terbukti tahan banting, unik, kreatif dan memberi kontribusi 60% dari PDB dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 90%. (*) RAL