OJK Bakal Bangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa
Foto: OJKSemarang— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya kemandirian ekonomi desa, OJK bekerja sama dengan pemerintah daerah akan membangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, PIKD akan menjadi bagian dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Pilot project program tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, dan nantinya dapat diimplementasikan juga di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong ekonomi masyarakat di perdesaan.
“Kita di OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia. Karena memang setiap peningkatan satu persen inklusi keuangan di daerah, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16%,” katanya pada Rakorda dan Pleno TPAKD se-Jawa Tengah di Semarang, Kamis (27/4/2023).
Friderica menjelaskan, OJK akan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk/jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.
Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat.
Menurut Friderica , program PIKD merupakan sinergi OJK dengan Pemda dan Industri Jasa Keuangan yang di dalamnya mengakomodir program bersama antara OJK, Kemenparekraf dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu program pengembangan Desa Wisata.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengamini bahwa ketersediaan akses keuangan di daerah perlu terus dilakukan.
“Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang desa wisata terbanyak secara Nasional. Saat ini pariwisata tercatat sudah bangkit dan jumlah dari lapangan kerja yang diciptakan semakin berkualitas dan mengacu pada aspek sustainability. Di tahun 2023, nilai devisa pariwisata ditargetkan sebesar Rp2 s.d. 5,95 miliar dolar AS. Untuk itu, ketersediaan akses keuangan perlu terus dilakukan,” kata Sandiaga Salahudin Uno dalam paparannya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan apresiasi kepada OJK atas peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022.
“Tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38% menjadi 51,69% pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71% menjadi 85,97% pada tahun 2022. Pemerintah daerah juga sudah merealisasikan bantuan keuangan pada pemerintah desa tahun selama 2013-2022 sebesar Rp7.786 miliar di 140.237 titik,” kata Ganjar.
Merujuk data OJK, saat ini di Jawa Tengah telah terbentuk seluruh tim TPAKD yang terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 35 TPAKD Kabupaten/Kota. Seluruh TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah menyusun program kerja tematik dan program kerja unggulan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan terhadap akses maupun produk keuangan tertentu.
Kerja sama antara OJK dengan Kemenparekraf tersebut diimplementasikan secara nasional melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif dengan menjadikan desa sebagai sasarannya. (*) RAL
