Gas! Bertemu Mendagri Tito, APKASI Siap Kawal Program Strategis Pemerintah

Jakarta– Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi siap mengawal program strategis pemerintah pusat guna menyukseskan visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu ditegaskan Bursah usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di kantor Mendagri, Jumat (4/7).

Bursah bertemu Mendagri untuk melaporkan rencana kepengurusan APKASI hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI periode 2025–2030 di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Bursah, sebagai organisasi APKASI sangat strategis karena menjadi wadah komunikasi dan penyalur aspirasi pimpinan daerah, khususnya Bupati ke tingkat nasional.

“Pembangunan Negara tidak akan berarti jika tidak ada kabupaten. Karena di kabupaten inilah pembangunan dilaksanakan dengan begitu kompleks sebanyak 60 persen. Sisanya 20 persen di Provinsi dan 20 persen lainnya oleh Pusat,” papar Bursah.

Bursah menyebut, banyak pekerjaan rumah (PR) sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030. Di antaranya kewenangan daerah dalam menyusun formasi pemeritahan di daerah seperti bagi hasil pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA).

“Ini akan kita bicarakan dengan pemerintah pusat agar ke depannya daerah bisa mengelola SDA dengan maksimal,” harap dia.

Bursah juga menekankan pentingnya peran APKASI dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto: Indonesia Emas 2045.

APKASI, kata dia, adalah wadah strategis dalam merancang kebijakan daerah ke depan. “APKASI akan menjadi ruang kajian, menyusun rekomendasi terhadap isu-isu penting agar menjadi rujukan nasional,” tegasnya.

Salah satu isu utama yang diangkat kata Bursah adalah soal desentralisasi. Dia menyoroti semakin terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek penganggaran karena besarnya campur tangan peerintah pusat.

“Untuk dana operasional saja sulit. Ini harus kita perjuangkan agar otonomi daerah tidak hanya sekadar slogan,” tegasnya.

APKASI, lanjut dia, juga siap mengawal program pemerintah pusat yang bersifat strategis, seperti swasembada pangan dan koperasi merah putih.

“Pelaksanaan kedua program ini akan lebih banyak berada di pemerintah daerah,” katanya.

APKASI, kata Bursah, juga siap mendukung program pendidikan dasar gratis secara nasional dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menilai, program MBG mestinya sudah berjalan lebih cepat, sayangnya masih minim koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

“APKASI siap membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan MBG, termasuk dengan menghibahkan lahan untuk fasilitas penunjang,” tegasnya. (DW)