Dihadapan Legislator dan Senator, Jokowi Izin Pindahkan Ibu Kota
THE ASIAN POST, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Permohonan ini disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR dan DPD, Jumat (16/8) pagi.
“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.
Pernyataan Presiden itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari para peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR RI, Jakarta.
Sebagian bahkan berdiri memberikan aplaus panjang.
Presiden menegaskan, Ibukota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tegasnya.
Dalam pelbagai kesempatan, Presiden Jokowi telah memastikan ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Tiga provinsi yang menjadi kandidat ibu kota adalah Kalimantan Tengah, Barat, dan Selatan.
Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P. S. Brodjonegoro memastikan tidak akan ada akuisisi lahan atau ganti rugi di lahan yang jadi pusat pemerintahan baru karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah.
“Nantinya tidak ada proses apakah akuisisi lahan, ganti rugi lahan, dan segala macamnya,” katanya.
Rencana pemindahan ibu kota ini berpeluang memunculkan para spekulan tanah.
Menurut Bambang, spekulan tanah yang mulai muncul akan rugi sendiri jika dia berspekulasi di tanah yang akan dipakai atau menjadi lokasi atau wilayah yang menjadi pusat pemerintahan baru tersebut. []
