THE ASIAN POST, JAKARTA ― Bursa calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata banyak diminati politisi dan caleg DPR yang gagal melenggang ke Senayan.
Munculnya nama-nama politisi tersebut menjadi tantangan terkait dengan independensi dan netralitas lembaga auditor negara itu.
Tak kurang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomentar.
Ia mengingatkan peran BPK yang sangat strategis dalam pengelolaan negara.
“BPK adalah institusi yang disebutkan secara sangat khusus dalam UU dasar kita untuk bisa menjaga seluruh tata kelola dan perbaikan dari sisi check and balance serta kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/7).
Karenanya, ia meyakini anggota yang nantinya akan dipilih oleh DPR merupakan orang-orang yang tepat.
Setidaknya ada enam partai yang menjadi asal para pendaftar anggota BPK dari caleg gagal:
Partai Gerindra
Pius Lustrilanang (Nusa Tenggara Timur)
Willgo Zainar (Nusa Tenggara Barat II)
Haerul Saleh (Sulawesi Tenggara)
Ferry Juliantono (Jawa Tengah IV), tapi kemudian menarik berkas
Golkar
Ahmadi Noor Supit (Kalimantan Selatan 1)
Ruslan Abdul Gani (Kota Pagar Alam)
Demokrat
Nurhayati Ali Assegaf (Jawa Timur V)
PDIP
Daniel Lumban Tobing (Jawa Barat VII)
PPPP
Akhmad Muqowam (Jawa Tengah I)
PAN
Tjatur Sapto Edy (Maluku Utara)
Sementara itu, meski sebelumnya telah menjabat sebagai anggota BPK, ada nama petahana, seperti Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasih.
Harry Azhar mantan Ketua BPK dan Politisi Golkar sedangkan Achsanul anggota diketahui merupakan bekas politisi Demokrat.
Selain itu ada pula nama yang cukup banyak dikenal publik, seperti seperti Duta Besar RI di Malaysia Rusdi Kirana dan mantan bos BEI Tito Sulistio. []